jpnn.com, JAKARTA - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui dukungan keuangan terbaru kepada Pemerintah Indonesia senilai USD 750 juta pada 17 Juni 2022.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen membeberkan dukungan tersebut diberikan untuk meningkatkan pendapatan pajak, memperkuat sistem perpajakan menjadi lebih merata, serta memperkuat kelembagaan dalam melakukan perencanaan dan belanja pembangunan yang lebih efisien.
BACA JUGA: World Bank Ungkap Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ngeri-Ngeri Sedap
“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” kata Satu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (24/6).
Menurut dia, r??????eformasi fiskal akan mendukung pemulihan pasca pandemi di tanah air dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja.
BACA JUGA: World Bank Memuji Ekonomi Indonesia, Kata-katanya Bikin Adem
Dengan demikian, pembiayaan baru tersebut akan mendukung berbagai reformasi signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan.
Di sisi lain, World Bank menilai bisa membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Terbang Ke Amerika, Bertemu World Bank, Ada Apa?
Adapun pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) Bank Dunia untuk Indonesia 2021-2025, khususnya tujuan strategis terkait penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sejak 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik
“Dukungan dari Bank Dunia akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pasca pandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan," tutur Sri Mulyani.
Dia optimistis dukungan Bank Dunia dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan akan mendukung Indonesia mengatasi tantangan utama penerimaan dan belanja negara melalui dua pilar.
Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi dan dengan merasionalkan pembebasan pajak.
Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.
Bendahara Negara tersebut melanjutkan pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal, memperkuat hubungan antara perencanaan dan penganggaran, dan bagaimana anggaran dilaksanakan.
"Upaya ini akan membantu meningkatkan pendanaan untuk daerah yang lebih padat penduduknya, meningkatkan hasil belanja pembangunan, dan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional," tegas Sri Mulyani. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul