jpnn.com - JAKARTA - Steering Committee (SC) atau Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 tidak hanya menunda pelaksanaan hingga 17 Mei 2016, tapi juga memutuskan bahwa masing-masing calon ketua umum wajib menyumbang kepada panitia.
“SC sepakat ada biaya yang ditanggung oleh seluruh bakal calon ketua umum. Angka masih didiskusikan,” kata Ketua SC Munaslub Golkar, Nurdin Halid di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/4).
BACA JUGA: Ingatkan Ahok, Politikus PDIP: Tidak Ada Malaikat Kalau Soal Itu
Menurut Nurdin, keputusan itu diambil dalam upaya meminimalisir transaksi uang langsung dari calon kepada peserta Munaslub. Pelaksanaan Munaslub diharapkan berjalan bersih sehingga dikawal oleh komite membidangi etik.
Komite etik, menurutnya sedang merancang aturan yang melarang keras adanya money politic. Apabila ada kandidat yang ketahuan maka sanksi terberat adalah didiskualifikasi. Termasuk voters akan dihilangkan hak memilihnya.
BACA JUGA: Ini Tujuan KPK Periksa Michael Wattimena
Soal uang yang harus dibayar para calon, Nurdin menyebut akan digunakan untuk berbagai rangkaian kegiatan Munaslub antara lain biaya sosialisasi dan kampanye hingga transport bagi pengurus daerah.
Pengunaannya akan dibuat transparan dan akan diaudit oleh akuntan independen. "Jadi ada pertanghungjawaban SC. Para tim sukses dan ketum tidak perlu khawatir. Setelah pleno DPP menyetujui baru dijalankan," tambahnya.
BACA JUGA: Payah! Belum Setengah Tahun Sudah 29 Praja IPDN Dipecat
Bagaimana dengan uang setoran yang disebut-sebut mencapai Rp 20 miliar per calon? Nurdin menjawab tegas bahwa angka itu tidak keluar dari SC.
“Rp 20 miliar bukan angka dari SC. Kalau angka tidak langsung diekspos karena harus melalui rapat pleno. Diserahkan di SC, lapor ke DPP dan disahkan,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Papa Novanto Diprediksi Terganjal Beban Masa Lalu
Redaktur : Tim Redaksi