jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 34 juta orang di Indonesia masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS).
Data juga menunjukkan sekitar 62 juta orang di perdesaan belum mendapatkan akses layak ke fasilitas sanitasi.
BACA JUGA: Kemenkes Tegaskan Tidak Ada Kasus Varian Omicron di Indonesia
Untuk itu Kementerian Kesehatan dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) berkolaborasi menggelar ‘Learning Event: Program Air dan Sanitasi yang Inklusif untuk Resiliensi’ pada Selasa (7/12) dan Rabu (8/12) kemarin.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan praktik pembangunan air dan sanitasi yang lebih inklusif bagi semua kalangan.
BACA JUGA: Bagaimana Ceritanya Nih, Pengadilan Belum Terima Pencabutan Gugatan Terkait Muktamar NU?
Menurut Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes drg R Vensya Sitohang, arah kebijakan dan strategi yang diambil pemerintah saat ini yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
"Tentunya melibatkan semua golongan, termasuk penyandang disabilitas dalam STBM."
BACA JUGA: Waduh, Banyak Banget Wartawan yang Ditangkap, Pertanda Apa ini?
"Menurut penelusuran kami, komitmen yang kuat dari pimpinan daerah menjadi prasyarat percepatan ODF (Open Defecation Free). Komitmen pimpinan daerah ini sangat memengaruhi implementasi di lapangan,“ ujar Vensya.
Vensya juga menekankan perlunya menggerakkan dukungan pembiayaan pemerintah daerah, peran swasta dan alternatif pemanfaatan biaya sumber hibah, zakat dan atau kredit mikro ringan terhadap air dan sanitasi yang dikawal dengan ketat sesuai peraturan.
Hal ini dilakukan dalam peningkatan supplai dan kualitas sarana sanitasi menuju aman dan berkelanjutan.
Selanjutnya, perlu dikembangkan dan mendukung alternatif solusi melalui inovasi teknologi tepat guna sesuai lokal spesifik yang telah terstandar untuk diimplementasikan dan replikasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti menyebut berbagi akses air bersih adalah dasar pemenuhan hak asasi manusia, terutama anak.
“Dengan memenuhi akses dan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak dan inklusif, kami percaya anak-anak, baik perempuan dan laki-laki maka risiko kekerasan dan kesehatan pada anak pun berkurang. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi mereka dapat bertumbuh kembang dengan baik dan menggapai mimpinya,” kata Dini.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang