jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar terus berupaya mendorong terwujudnya kemandirian desa. Sebab, pemberdayaan desa merupakan amanat Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Marwan mengatakan, setiap desa akan mendapat dana Rp 1,4 miliar sehingga penggunaannya pun harus benar-benar bermanfaat bagi warga dan tidak menyalahi aturan. Karena itu pula menteri asal PKB itu mengingatkan pentingnya tenaga pendamping desa untuk mewujudkan desa mandiri.
BACA JUGA: Lautan Indonesia Timur Polos Tanpa Deteksi Dini
Pesan itu disampaikan Marwan saat berbicara dalam acara Semiloka Nasional Revitalisasi Peran Pendamping Desa Menuju Desa Kuat dan Mandiri di Asrama Haji Donohudan, Solo, Minggu (30/11). “Pendamping desa bisa menjadi gerakan sosial yang memiliki gaung besar untuk mendorong tumbuhnya kemandirian desa. Pendamping ini sangat menentukan arah pembangunan desa, terutama bagaimana desa ini mengelola dana Rp1,4 miliar dengan tepat dan tidak melanggar hukum,” ujar Marwan seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ke JPNN.
Mantan Ketua Pansus RUU Desa di DPR RI itu menambahkan, peran pendamping tidak hanya memberdayakan kelembagaan dan aparatur desa. Sebab, pendamping juga terlibat dalam perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
BACA JUGA: Jakarta Nomor Satu HIV, Papua AIDS
Lebih lanjut Marwan menuturkan, para pendamping desa memang harus memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat. Bahkan, katanya, kemampuan mengorganisir masyarakat itu merupakan prasyarat mutlak untuk dikuasai pendampung desa.
“Jadi pendamping desa harus diperkuat, karena mereka menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di desa untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Cuaca Buruk Ancam Selat Sunda
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Ingatkan Gejala Jokowi Mulai Renggang dengan Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi