jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan, termasuk perusahaan swasta maupun BUMN, agar wilayah di tanah air terkoneksi internet.
Kerja sama atau kolaborasi dengan pihak swasta juga sebagai solusi keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program transformasi digital di Indonesia.
BACA JUGA: Jualan Kue, Angelina Sondakh: Ini Enggak Mudah Buat Keanu, Allah Pasti Bantu
“Tidak bisa sendiri. Tetapi pemerintah tetap sebagai lokomotif. Terutama pada daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal),” ujar Usman.
Pemerintah memahami bahwa mewujudkan transformasi digital di tanah air tidak memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan. Terutama di wilayah 3T.
BACA JUGA: Sebanyak 3.834 Rumah Ibadah Manfaatkan Promo Diskon Tambah Daya PLN
Untuk itu, pemerintah hadir melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), perusahaan nomenklatur di bawah Kementerian Kominfo.
Salah satu tugas utama BAKTI adalah membangun infrastruktur pelayanan telekomunikasi dan informasi. BAKTI membangun BTS-BTS (Base Transceiver Station) di wilayah 3T.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Konkret Sediakan Vaksin Halal
“Karena bagi operator inikan engga bernilai ekonomi, berapa sih yang pakai di situ pelanggannya yang punya HP (di daerah 3T), nah maka pemerintah hadir di situ, tapi tetap nanti yang operasikan mereka (swasta),” kata Usman.
Usman menjelaskan di wilayah-wilayah 3T, Bakti akan membangukan BTS sedangkan swasta yang akan mengoperasikan.
Karena jika swasta yang harus membangun BTS, tentu nilai keekonomian kurang bernilai.
Kecuali di wilayah-wilayah yang padat penduduk, perusahaan swasta tentu yang akan membangun BTS.
Pemerintah mengaku hingga akhir 2021, sekitar 80% wilayah Indonesia sudah ter-connect internet. Pada 2024 diharapkan sudah semua wilayah terkoneksi internet.
Ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar semua daerah terkoneksi internet atau dengan istilah no one left behind.
BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah juga didorong untuk mewujudkan ini.
Usman menyadari meski perusahaan milik pemerintah, namun BUMN juga dituntut menghasilkan keuntungan.
Pada program transformasi digital ini, pemerintah mendorong peran dan kontribusi nyata BUMN dalam mewujudkan konektivitas yang merata, terutama di wilayah 3T.
Sehingga bisa bersama-sama Pemerintah hadir untuk membantu infrastruktur digital terutama di wilayah 3T.
Salah satu BUMN yang berkomitmen untuk selalu ada dan berkontribusi menghadirkan konektivitas di pelosok daerah 3T adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Sebagaimana diketahui Telkom memiliki infrastruktur telekomunikasi yang lengkap, mulai dari Mitratel penyedia layanan infrastruktur menara telekomunikasi, Telkomsel sebagai operator seluler penyedia jasa telekomunikasi seluler, Telkomsat yang menyediakan layanan jaringan satelit data dan internet, dan masih banyak lagi.
Melalui sinergi anak usaha, Telkom Group siap mendukung pemerintah dalam program transformasi digital yang inklusif.
Selain BUMN, perusahan swasta juga berperan dalam transformasi digital di Indonesia, sebagai contoh PT XL Axiata Tbk yang gencar memperkuat jaringan di luar Jawa dan kawasan 3T melalui kemitraan dengan BAKTI.
Contoh lainnya, kerja sama BAKTI dengan Konsorsium Lintasarta-Huawei-PT Surya Energi Indonesia (SEI) dalam membangun BTS di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam pembangunan dan percepatan transformasi digital yang digagas oleh pemerintah.
Dengan menyediakan jaringan internet untuk wilayah 3T, pemerintah berharap kolaborasi dengan BUMN dan swasta dapat membantu terwujudnya percepatan konektivitas digital yang merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Indonesia.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Batalkah Puasa Kita Jika Menonton Video Porno di Siang Hari?
Redaktur & Reporter : Yessy Artada