jpnn.com, NUSA DUA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menandatangani Letter of Intent dengan UNESCO-IHE Institute for Water Education Netherlands di sela-sela forum World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua Bali, Kamis (23/5).
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai Pemprov Jateng dalam hal penanganan ataupun pengelolaan air.
BACA JUGA: Selamat! Pemprov Jateng Raih 4 Kategori Anugerah Adinata Syariah 2024
"Pengelolaan air ini, khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti banjir, rob, dan kekeringan,” kata Nana seusai melakukan penandatanganan.
Menurut Nana, kerja sama itu diperlukan karena hingga kini Jateng masih mengalami masalah pengelolaan air.
BACA JUGA: Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Polisi Lakukan Ini di Rumah Pegi alias Perong
Masalah yang kerap terjadi antara lain banjir, kekeringan pada musim kemarau, hingga rob di pesisir pantai utara Jawa.
Pada musim kemarau 2023, sebanyak 32 kabupaten/kota dilaporkan mengalami kekeringan. Sehingga, Pemprov Jateng menyalurkan sebanyak 33.060.300 liter air bersih.
BACA JUGA: Berbicara di WWF Bali 2024, Nana Sudjana: Pengelolaan Danau Rawa Pening untuk Kepentingan Masyarakat
Nana sengaja memilih UNESCO-IHE Institute for Water Education sebagai mitra kerja sama, karena merupakan salah satu lembaga pendidikan sektor air internasional di bawah UNESCO dan Pemerintah Belanda.
Terlebih lagi, UNESCO-IHE terbukti telah memperkuat upaya-upaya yang dilakukan perguruan-perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga-tenaga profesional di sektor air.
"Sebenarnya Pemprov Jateng sudah pernah menjalin kerja sama pada tahun 2016-2021. Pada kesempatan WWF ke-10 ini, kebetulan Mr Eddy Moors selaku Rektor UNESCO-IHE Institute For Water Education Netherlands juga hadir di sini, sehingga kami manfaatkan untuk menjalin kerja sama kembali. Alhamdulillah hari ini bisa melakukan penandatanganan Letter of Intent,” tutur Nana.
Setelah penandatanganan kerja sama tersebut, tindak lanjutnya adalah melakukan pertemuan kedua belah pihak. Dari pihak UNESCO bisa ke Semarang atau Pemprov Jateng yang ke Belanda.
Pada kerja sama ini, fokus yang akan digarap adalah mengenai peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), yang mencakup: pengembangan sistem polder dan perlindungan pesisir, pengelolaan sanitasi dan air minum aman.
Kemudian, pengelolaan limbah cair dan padat, adaptasi dan ketahanan perkotaan di kawasan pesisir pantai utara Jateng, dan pengelolaan sumber daya air di provinsi itu.
"Dengan adanya kerja sama ini kita harapkan kapasitas SDM di Pemprov Jateng terus meningkat,” kata Nana.
Peningkatan kapasitas SDM, lanjutnya, akan mampu mengelola sumber daya air dengan baik, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah banjir, kekeringan, maupun rob.
Walakin, Nana menyebut penanganan masalah-masalah tersebut tidak bisa dilakukan oleh Pemprov Jateng sendiri, tetapi butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam