Mantan perdana menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengatakan bersedia datang ke Canberra guna memberikan kesaksian untuk mendukung mantan agen rahasia Witness K dan pengacaranya Bernard Collaery bila kasus ini dilanjutkan. Kasus Penyadapan Timor Leste

BACA JUGA: ‘Kami Bukan Bangsa Monyet’, Massa Papua Protes Insiden Jatim di Melbourne

Kepada program ABC Four Corners, Xanana Gusmao mengatakan bukti yang dimilikinya kemungkinan akan mempermalukan pemerintah Australia terdahulu berkenaan dengan operasi intelijen yang dilakukan tahun 2004.

Ketika itu, kantor Perdana Menteri Timor Leste ketika itu Mari Alkitiri disadap oleh agen rahasia Australia di saat perundingan yang sedang berlangsung antar kedua negara berkenaan dengan minyak dan gas di Laut Timor.

BACA JUGA: Sidang Lanjutan Novy Chardon: Suami Minta Dicarikan Pembunuh Bayaran

"Saya sudah berjanji dengan mereka, bahkan pun bila peradilan berlangsung terbuka, saya akan menjadi saksi." kata Gusmao kepada Four Corners.

Ketika ditanya apa yang akan disampaikannya di pengadilan, Gusmao mengatakan 'semua informasi yang saya ketahui."

BACA JUGA: Dari Tiga Bulan Jadi Enam Bulan: Visa Warga Tetap Australia Makin Sulit Didapat

Witness K (Saksi K) adalah seorang agen rahasia yang terlibat dalam operasi penyadapan di Dili tahun 2004, dan Collaery adalah mantan pengacaranya.

Kedua orang ini, Witness K dan Bernard Collaery bisa dijatuhi hukuman penjara setelah dituntut dengan tuduhan memberikan informasi rahasia mengenai penyadapan itu kepada pemerintah Timor Leste.

Colllaery dikenai empat tuduhan tambahan karena berbicara dengan wartawan ABC berkenaan dengan masalah ini menyusul penggerebekan Polisi Federal Australia (AFP) dan Dinas Intejelen Australia (ASIO) ke kantor dan rumah Collaery. Photo: Mantan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao (ABC News: Mathew Marsic)

Beberapa pengacara senior dan politisi di Austtralia sudah menyampaikan keprihatinan mengenai kasus ini dan kerahasiaan berkenaan dengan peradilan terhadap kedua orang tersebut yang dituntut berdsarkan UU Informasi Keamanan Nasional (NSI) Australia.

UU NSI ini diterapkan mulai tahun 2004 untuk menangani kasus pengadilan yang bersifat sensitif dan rahasia.

Biasanya kasus yang berkenaan dengan hal seperti ini adalah kasus terorisme, sehingga kesaksikan dan informasi yang disampaikan dilakukan di pengadilan tertutup.

Anthony Whealy QC, seorang mantah hakim yang menangani kasus terorisme Lodhi, kasus pertama yang dilakukan di bawah UU NSI, mempertanyakan penggunaan UU tersebut dalam kasus Timor Leste.

"Ini bisa menjadi peradilan paling rahasia yang dilakukan dalam sejarah Australia." kata Whealy. Hukum tentang pembocoran informasi

"Saya kira UU NSI tidak dirancang untuk menangani kasus seperti ini."

"Saya kira UU itu dibuat bukan untuk menangani kasus pembocoran informasi yang dilakukan seseorang yang memberikan iinformasi kepada wartawan, dan juga pengacara dari pembocor informasi tersebut." kata Whealy.

Stephen Charles QC, mantan hakim Mahkamah Agung, yang pernah menjadi pembela bagi dua dinas intelejen Australia ASIO dan ASIS juga memberikan komentar.

"Sangat susah membayangkan adanya alasan yang kuat agar kasus ini diadili secara rahasia." katanya kepada Four Corners.

"Semua orang yang membaca koran akan tahu bahwa petugas ASIS memasuki dan menyadap kantor kabinet Timor Leste."

"Semua orang tahu bahwa karena penyadapan tersebut, Australia mendapat keuntungan besar dan tidak fair dalam perundingan yang dilakukan antara Timor dan Australia."

Jaksa Agung Australia Christian Porter telah mengeluarkan surat rahasia yang membatasi penyebaran informasi tertentu dan bukti di pengadilan yang bisa membahayakan keamanan nasional.

Kedua terdakwa mendapat batasan mengenai apa yang bisa mereka sampaikan kepada pengacara mereka.

Dan nantinya hkim atau magistrat yang akan memutuskan apa yang bisa disampaikan di pengadilan terbuka.

Namun Bernard Colleary sudah mengatakan UU NS ini akan berdampak kepada apa yang disampaikan dalam pembelaaan dan apa yang bisa dikatakannya kepada pengacaranya.

"Saya tisak tahu apakah saya akan diijinkan berbicara di sidang. Saya hanya diijinkan berbicara dengan pengacara saya setelah 18 bulan."

"Saya sekarang bisa berbicara dengan pengacara saya, namun saya mendapat pembatasan mengenai apa yang bisa saya sampaikan kepadanya." kata Colleary. Photo: Pengacara Benard Collaery. (www.cclaw.com.au)

Dalam sebuah pernyataan kepada Four Corners, Jaksa Agung Christian Porter mengatakan keyakinannya bahwa pengadilan akan membuat keputusan yang tepat.

"Saya percaya dengan proses peradilan, dan pengadilan akan mencapai keseimbangan adalah soal melindungi keamanan nasional, dan prinsip keterbukaan di pengadilan." kata pernyataan tersebut.

"Saya sebelumnya pernah menyampaikan pandangan bahwa sedapat mungkin semua persoalan hukum dalam masalah ini harus dilakukan di peradilan terbuka dan itu masih menjadi pandangan saya sampai saat ini."

Kasus penuntutan terhadap Witness K dan Bernard Collaery in berbeda dari kebanyakan kasus hukum lainnya, dan memerlukan persetujuan dari Jaksa Agung sebelum penuntutan bisa dilakukan.

Kasus ini melibatkan hal yang berkenaan dengan bocoran informasi yang berasal dari Dinas Intejelen Australia ASIS.

Christian Porter memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke penuntutan bulan Mei tahun lalu, enam bulan setelah menjadi Jaksa Agung.

Jaksa Agung Australia sebelumnya George Brandis tidak memberikan persetujuannya selama dua tahun dan tiga bulan setelah diminta pertama kali oleh Lembaga Penuntut Pemerintah (CDPP).

Bernard Collaery mengatakan tidak bersalah atas semua tuduhan.

Witness K mengatakan akan juga menyatakan tidak bersalah, tergantung mengenai fakta yang akan diungkapkan.

Tonton Program Four Corners: Secrets, Spies and Trials, hari Senin (26/8/2019) pukul 20:30 di ABC TV dan iview

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dialog di Australia : Mayoritas Ulama di Indonesia Mendukung NKRI