jpnn.com - GAYA bicara Jenderal (purn) Luhut Binsar Panjaitan lugas. Dalam sebuah acara di kantornya kemarin (17/2), pria kelahiran Silaen, Toba Samosir itu beberapa kali mengucap kata hajar, sikat, buldozer.
Soetomo Samsu-Jakarta
BACA JUGA: Sekjen Kemendagri: Jangan Potong Eselon Badan Kesbangpol
Tongkrongannya masih tegap, meski guratan-guratan di leher mulai tampak. Pria kelahiran 28 September 1947 itu nada bicaranya mantap, dengan intonasi dalam. Dia jabarkan program utama jajaran kementerian yang di bawah kendalinya. Antara lain penanganan ancaman aksi terorisme dan pemberantasan narkoba. Juga pentingnya kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat.
Pemerintah, ujarnya, di masa-masa mendatang akan bersikap tegas mengatasi persoalan-persoalan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Penerima penghargaan Adhi Makayasa untuk lulusan terbaik AKABRI bagian Darat (1970) itu menyinggung peristiwa bentrokan massa Ormas Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di jalan HM Thamrin, Medan, 30 Januari 2016.
BACA JUGA: Demi NKRI, Prajurit TNI Berjalan Kaki Menyusuri Sungai di Perbatasan RI-PNG
“Seperti di Medan itu. Kasus Medan. Kalau kamu seperti itu lagi, kami pasti tangkap. Kami akan bekukan. Kami tidak main-main,” tegasnya.
Dia juga memberi contoh peristiwa demonstrasi sejumlah warga Papua di Jakarta, beberapa waktu lalu. Luhut mengaku memerintahkan aparat kepolisian untuk bersikap tegas, lantaran massa melakukan aksi di luar tiga titik lokasi unjuk rasa yang sudah ditentukan Pemprov DKI.
BACA JUGA: Klik! Kalau Mau Tahu Alasan Gerindra Tolak Revisi UU KPK
Semua aksi unjuk rasa, lanjutnya, juga harus mengantongi izin dan aksi digelar tak boleh melampaui jam 18.00 Wib.
“Lain dari itu, kami bulldozer. Kita ingatkan gak mau, sikat! Tiga ratus orang itu diamankan (massa pengunjuk rasa warga Papua, red),” kata mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
“Pemerintah tidak bisa didikte oleh kekuatan apa pun. Pemerintah harus hadir (di tengah masyarakat) dalam susah dan senang,” imbuhnya lagi.
Tampaknya, Luhut ingin gubernur-gubernur daerah lain juga mengeluarkan pergub seperti yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, yang berani mengatur titik-titik mana saja yang dijadikan lokasi aksi demonstrasi. Di luar lokasi yang ditetapkan, harus ditindak.
“Besok saya ke Batam, di sana banyak buruh. Kita mau ngomong ke gubernur, agar seperti DKI, keluarkan pergub, hanya ada tiga titik lokasi demo. Hidup harus ada aturan,” kata Luhut, tegas.
Banyak hal yang dia paparkan. Termasuk cerita perbincangannya dengan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf. Luhut cerita, suatu hari Yusuf menyampaikan keinginannya agar para pelaku transaksi uang-uang kotor diusut tuntas.
“Saya itu Ketua Tim TPPU. Sekretarisnya Ketua PPATK. Dia pengin bulldozer semua. Saya katakan, hajar saja! Saya pasang badan untuk Anda,” kata Luhut.
Beberapa kali, Luhut menekankan pentingnya penegakan aturan, agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa tertib. Dia yakin, Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang besar jika aturan ditegakkan. “Negara besar ini, kalau nggak hebat, aneh,” ujarnya.
Karena itu, dia memohon pengertian masyarakat jika di hari-hari mendatang aparat kepolisian bersikap tegas mengatasi gangguan-gangguan di masyarakat.
“Kalau (jajaran) Polhukam melakukan tindakan-tindakan keras dan pasti terukur, itu semua berdasar aturan-aturan,” ucapnya.
Luhut juga berharap jangan sampai langkah-langkah yang sudah dilakukan dinilai sebagai pencitraan. Ditegaskan, dirinya hanya ingin total dalam menjalankan tugasnya sebagai menko polhukam. Tidak ada niatan sama sekali mengincar kursi presiden atau wakil presiden di masa mendatang. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maruf Cahyono: Pancasila Bisa Hidup di Mana Saja
Redaktur : Tim Redaksi