jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggalakkan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di sektor layanan publik. Untuk menyikat praktik praktik ilegal itu, Jokowi telah menunjuk Menkopolhukam Wiranto sebagai ketua satuan tugas (satgas) anti-pungli.
Hanya saja, suara miring muncul. Banyak pihak menganggap Jokowi hanya sibuk dengan pencitraan karena mengurusi pungli yang kelas remeh-temeh.
BACA JUGA: Ratusan Polisi Terjaring OPP, Tito: Shock Therapy Dulu
Namun, Wiranto memastikan Satgas Antipungli yang dipimpinnya bukan untuk pencitraan pemerintah. Menurut dia, pemberantasan pungli justru sebagai upaya serius pemerintah mengatasi beragam persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
"Bukan kebijakan yang penuh pencitraan, bukan. Tapi, kebijakan yang aplikatif, konsisten, berkelanjutan," tegasnya usai menghadiri ulang tahun Fraksi Hanura di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).
BACA JUGA: Gerindra: Dua Tahun Jokowi, Ekonomi Tambah Berat
Lebih lanjut mantan Panglima TNI itu mengatakan, salah satu fokus pada pemerintahan Jokowi adalah mereformasi hukum. Namun, implementasinya memang dilakukan bertahap lantaran banyak permasalan yang tidak bisa diselesaikan secara serentak.
Karenanya, tahap pertama yang langsung berkenaan dengan kepentingan rakyat adalah memberantas pungli. Sebab, hal itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.
BACA JUGA: Wiranto Sebut Kabinet Kerja Punya Kecepatan Luar Biasa
Wiranto menegaskan bahwa pemerintah juga akan memberantas penyelundupan. Jika dibiarkan, penyelundupan akan menganggu roda ekonomi nasional.
Menurut Wiranto, maraknya barang selundupan akan mengganggu barang-barang produksi nasional. Ujungnya adalah mematikan perusahaan-perusahaan dalam negeri.
"Sesuatu yang haram. Sesuatu yang tidak seusai aturan tertentu, akan mengganggu irama dari Indonesia dalam menyusun perekonomian nasional," pungkas Wiranto. (dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pembangunan Infrastruktur Lebih Terasa
Redaktur : Tim Redaksi