jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menjamin Perguruan Tinggi Asing (PTA) yang masuk ke Indonesia, tidak akan mengancam keberadaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pasalnya, PTA maupun PTN mempunyai segmentasi sendiri sehingga tidak akan saling mengganggu.
“PTA yang diberikan izin kan maksimal 10 jadi tetap didominasi PT (Perguruan Tinggi, red) Indonesia. Harus diingat Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia baru 31 persen, berarti masih ada 69 persen yang harus dikejar,” kata Menristekdikti Mohamad Nasir di kantornya, Jakarta, Senin (29/1).
BACA JUGA: Tahun Ini, 10 PT Asing Diizinkan Beroperasi di Indonesia
Nasir menegaskan PTA yang masuk ke Indonesia tidak akan memengaruhi perguruan tinggi negeri.
Sampai saat ini negara yang sudah mendaftar baru Australia. Negara Kangguru ini mengincar calon mahasiswa Indonesia.
BACA JUGA: Makan Enak tapi Kolesterol Rendah, Ini Rahasia Menteri Nasir
Dengan membuka Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), menurut Menteri Nasir, bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk kuliah pada universitas Australia tapi menetap di Indonesia.
“Jadi mahasiswa tetap bayar kuliah sesuai standar PTA tapi tinggal di Indonesia sehingga ada share pemasukan untuk masing-masing negara. Kalau selama ini kan uangnya beredar di luar negeri saja,” terangnya.
BACA JUGA: Ketahuilah, Mengurus Usulan Guru Besar dan Prodi, Gratis!
Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo menambahkan, status PTA di Indonesia menjadi PT Swasta (PTS). Dengan demikian tidak ada uang kuliah tunggal (UKT).
"Kalau PTN kan UKT ditetapkan Kemristekdikti. Sedangkan PTS dan PTA tidak, biaya kuliahnya ditetapkan masing-masing PT, jatuhnya malah lebih mahal. Jadi mahasiswa dan PTN tidak perlu khawatir. Biaya kuliahnya tetap rendah dan PTN masih jadi target calon mahasiswa baru," tandas Patdono.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Nasir: Mahasiswa Harus Kuasai Coding dan Mentoring
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad