jpnn.com - JAKARTA - Yasona Hamonangan Laoly merupakan putera Nias pertama yang duduk sebagai menteri sejak Indonesia merdeka.
Oleh Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, pria kelahiran, Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953 lalu ini, ditunjuk menjabat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) dalam jajaran Kabinet Kerja yang diumumkan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (26/10).
BACA JUGA: Klaim Pratikno Didukung Penuh Civitas UGM
Presiden Jokowi menyebut pemilihan Laoly cukup tepat, karena memiliki latarbelakang ilmu hukum yang mumpuni. Maklum, selain lulusan Fakultas Hukum HKBP Nommensen, Laoly juga diketahui mengantongi gelar doktor dari North Carolina State University Raleight, Amerika Serikat.
Karena itu anggota DPR asal Sumatera Utara, Junimart Girsang, menyambut baik langkah Jokowi menunjuk Yasona menduduki pos Menkumham.
BACA JUGA: Yasonna Disebut Sosok Biasa, Siti Nurbaya Diragukan Kompetensinya
"Penunjukan beliau menurut saya sangat tepat. Selain memiliki latar belakang hukum, selama ini saya juga melihat beliau sangat respek terhadap penegakan hak azasi manusia. Saya justru tak bisa membayangkan kalau beliau misalnya ditempatkan sebagai Menko Kemaritiman," katanya di Jakarta, Minggu malam.
Junimart mengaku pandangannya dikemukakan tidak hanya karena faktor kedekatan, karena sama-sama berasal dari partai yang sama yaitu PDI Perjuangan. Namun lebih kepada langkah nyata yang selama ini diperlihatkan Laoly, selama menjabat sebagai anggota DPR.
BACA JUGA: KPK Telisik Peran Zulkifli Hasan di Kasus Gubernur Riau
"Kita sering ketemu dan sering tukar pikiran. Track recordnya juga sangat baik. Beliau punya visi yang luar biasa terhadap penegakan hukum dan HAM di tanah air. Jadi saya kira enggak ada yang kurang," katanya.
Saat ditanya langkah apa yang paling penting dikerjakan Laoly dalam waktu dekat, Junimart mengatakan dirinya akan meminta secara khusus pembenahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan dan sejumlah penjara-penjara lain di Sumatera Utara maupun di Indonesia pada umumnya.
"Saya akan minta dibenahi. Saya akan ingatkan kalau fungsi lembaga pemasyarakatan itu tempat membina masyarakat yang melanggar hukum. Jadi artinya betul-betul dikelola sehingga masyarakat yang menjalani hukuman, dapat dibuat kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakat yang baik," katanya.
Pembenahan menurutnya tidak hanya terkait fungsi penjara. Namun juga terkait sumberdaya manusia yang bekerja dalam lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta.
"Selama ini unsur-unsur KKN juga sangat tinggi di Tanjung Gusta atau di Cipinang. Nah ini menurut saya juga perlu dibenahi agar benar-benar revolusi mental yang didengungkan dapat berjalan," katanya.
Agar Laoly dapat menjalankan tugasnya dengan baik, Junimart yang mengaku akan duduk di Komisi III DPR, akan mengawal dan tidak bosan-bosannya mengingatkan demi tercapainya reformasi hukum dan penegakan HAM. Karena Komisi yang membidangi soal hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia dan keamanan ini, merupakan mitra Kemenkumham di DPR.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kocok Ulang Kabinet di saat Terakhir
Redaktur : Tim Redaksi