jpnn.com - JAKARTA - Menkumham Yasonna Laoly kembali mengungkapkan wacana mengkaji aturan pemberian remisi untuk koruptor yang pernah disampaikannya beberapa bulan lalu.
Menurutnya kajian itu perlu dilakukan karena ada kesimpangsiuran terkait mekanisme pemberian remisi.
BACA JUGA: Dibilang Bodoh, Hakim Sarpin Laporkan Mantan Hakim Agung
"Ini kalau koruptor mau remisi harus persetujuan KPK atau kejaksaan. Padahal prosedurnya itu seharusnya habis putusan itu pembinaannya kan ada di kemenkumham," ujar Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
Menurut Yasonna pihak lembaga pemasyarakatan di bawah kementeriannya lebih berhak untuk mengatur pemberian remisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
BACA JUGA: Wakapolri Heran dengan Alasan Denny Menolak Diperiksa
Dalam undang-undang itu, ujarnya, diatur bahwa narapidana memiliki hak remisi, pembebasan bersyarat, pendidikan dan hak untuk mendapat pelayanan.
Berdasarkan undang-undang itu, Yasonna menganggap PP Nomor 99 tahun 2012 yang dibuat pemerintahan sebelumnya sangat diskriminatif terhadap hak narapidana.
BACA JUGA: Sebulan Sebelum Pendaftaran Calon, KPU Kantongi SK Menkumham
"Ini menimbulkan diskriminasi di kalangan orang-orang. Termasuk teroris. Teroris harus persetujuan BNPT. Yang kita maksudkan kita kaji supaya jelas hal-hal yang bertentangan dengan UU dan diskriminatif," tegasnya.
Soal rencana revisi PP 99/2012 tersebut, kata dia, masih dalam pembahasan. Yang pasti, Yasonna menyebut ini dilakukannya untuk memperjuangkan hak narapidana. Ia juga tidak ingin remisi dan pembebasan bersyarat dijadikan objek oknum kementeriannya untuk memalak narapidana.
"Saya tidak menutup mata pembrian remisi dan pembebasan bersyarat itu bancakan di staf saya. Kalau enggak ada uangnya enggak dikasih remisi. Itu yang mau saya berantas. Dengan sistem online ini bisa," tandas Yasonna. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ade Komarudin Siap Lepas Jabatan Ketua Fraksi, Syaratnya...
Redaktur : Tim Redaksi