jpnn.com - JAKARTA - Kekecewaan cukup merata setelah kedaulatan rakyat memilih kepala daerahnya terpangkas oleh keputusan politik DPR RI. Terjadi penumpukan kekuasaan di tingkat elite setelah DPRD diberikan hak memilih kepala daerah.
"Ke depannya, check and balances masyarakat itu sudah tak ada lagi. Lewat apa masyarakat bisa mengontrol kepala daerah? Kekuatan moral dan politisnya sudah tak ada. Berat sekali untuk pembangunan demokrasi ke depan," kata Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yenny Wahid, seperti diberitakan RMOL (grup JPNN) hari ini.
BACA JUGA: Andai UU Pilkada tak Diteken SBY, Ini Kata Mahfud MD
Putri dari almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu meyakini bakal banyak gerakan rakyat yang melawan keputusan DPR RI yang digolkan Koalisi Merah Putih itu lewat Mahkamah Konstitusi.
"Di sosial media itu orang-orang keras sekali menolak Pilkada lewat DPRD dan isu ini bisa jadi katalis gerakan baru. Saya rasa banyak orang segera inginkan gugatan karena Pilkada lewat DPRD itu berpotensi menyurutkan langkah demokratis kita," terangnya.
BACA JUGA: Merasa Sudah Dukung Opsi Demokrat, Hanura Kecewa Berat
Yenny juga yakin, keputusan Pilkada lewat DPRD merupakan bagian imbas dari pertarungan politik di Pilpres 2014 yang dimenangkan kubu Jokowi-JK.
Dikotomi politik yang seharusnya sudah selesai dan beralih fokus pada pembangunan bangsa malah tidak terjadi.
BACA JUGA: Optimistis Minat Jadi Advokat Melalui Peradi Masih Tinggi
"Tadinya kita pikir dengan Jokowi-JK terpilih maka selesai sudah dikotomi-dikotomi ini. Tapi kalau ada situasi ini, maka dikotomi akan berlangsung terus," ujarnya. (ald)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Ingin Tahu Siapa Sutradara di Balik WO Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi