jpnn.com - JAKARTA - Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) mencurigai adanya praktek pencaloan dibalik ludesnya tiket kereta api untuk mudik lebaran.
Pasalnya, tiket telah dinyatakan habis sejak H-90 lebaran beberapa waktu lalu. Padahal, masih banyak masyarakat yang mengeluh karena belum mengantongi tiket pulang ke kampung halaman.
BACA JUGA: Jabatan Sutan Bathoegana Dipreteli
Dugaan tersebut kembali diperkuat saat PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali membuka penjualan tiket mudik lebaran Kamis (15/05) dini hari. Pada pembukaan yang dilakukan pukul 00.00 WIB, hampir seluruh situs resmi penjualan tiket KAI tidak bisa dibuka.
Di layanan call center 121 pun, yang dikatakan bisa digunakan untuk pemesanan offline, tidak bisa menerima panggilan.
BACA JUGA: KPK Pastikan Petinggi Kementerian Agama Jadi Tersangka Haji
Setelah beberapa saat, situs kembali bisa diakses namun sayangnya, pada setiap situs tertulis kursi telah penuh. Walhasil, banyak calon penumpang geram. Mereka kecewa dan mempertanyakan proses penjualan yang dirasa tidak masuk akal.
Melihat hal ini, Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi semakin yakin mengenai adanya percaloan dibalik ludesnya tiket mudik KAI ini. Tulus mengatakan, mafia tiket ini tak lagi dikerjakan oleh perorangan, namun telah beralih kepada agen-agen perjalanan. Sehingga prosesnya lebih profesional ketimbang perorangan.
BACA JUGA: Jokowi Baru Sadar Elektabiltiasnya tak Setinggi yang Dibayangkan
"Online dibilang akan memudahkan, tapi prakteknya justru memindahkan persoalan. Lalu tiket juga habis dalam waktu sekejab, itu kan tidak masuk akal," ujarnya kemarin.
Selain kecurangan yang dilakukan oleh para agen perjalanan, muncul spekulasi lain terkait dalang dibalik ludesnya tiket-tiket lebaran itu. Tulus mencurigai adanya pejabat-pejabat tinggi negeri ini yang juga turut serta berkontribusi.
"Mungkin saja, para anggota DPR dan petinggi lain sengaja memesan untuk anggota keluarga. Sehingga KAI pun harus menyediakan untuk mereka," ungkapnya.
Tulus mengatakan, YLKI telah menerima beberapa keluhan terkait buruknya pelayanan PT KAI ini. Laporan kecurangan penjualan tiket ini telah diterima pihaknya sejak penjualan tiket mudik lebaran dibuka beberapa pekan lalu.
Karenanya, pihaknya menuntut PT KAI untuk lebih transparan terhadap penjualan tiket kereta lebaran. PT KAI diminta untuk memperlihatkan berapa jumlah tiket yang disediakan untuk dijual secara online maupun offline. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah melakukan audit pada sistem IT PT KAI yang sempat down pada hari pemesanan.
"Saya kira harus diudit. Mereka seperti tidak siap, padahal mereka tahu dengan fokus pada sistem penjualan online maka segala sesuatu yang berhubungan dengan IT harus disiapkan. Dan nyatanya tidak," tandasnya. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Bisa Jadi Bumerang Bagi Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi