jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan di banyak negara di dunia, resep obat yang dikeluarkan dokter ditulis hanya nama generik untuk setiap jenis obat. Di samping itu menurutnya, setiap rumah sakit dilengkapi dengan layanan informasi farmasi yang biasanya dilakukan oleh para apoteker.
"Beda dengan Indonesia, pada setiap resep dokter tertulis langsung nama produk obat dan tidak ada layanan resmi informasi farmasi," kata Sudaryatmo. kepada wartawan, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (21/7).
BACA JUGA: NasDem Usul PT Naik Jadi 7 Persen, Mendagri: Semua Usulan Baik tapi...
Bebasnya para dokter menuliskan langsung nama obat dan tidak adanya layanan informasi mengenai farmasi ujar dia, karena Indonesia memang belum punya undang-undang tentang kefarmasian.
Lebih lanjut, Sudaryatmo juga mengungkap penyebab beredarnya vaksin palsu selama 13 tahun sebagai bukti bahwa pengawasan terhadap industri secara umum tidak berjalan secara baik.
BACA JUGA: Vaksin Palsu Terungkap, Ini Keterangan DPR
"Faktanya, kan 13 tahun aman-aman saja vaksin palsu beredar. Berarti pengawasan industri tidak baik, makanya Polri menjadi terdepan dalam pengusutan peredaran vaksin palsu," tegasnya.
Terakhir, YLKI mengusulkan agar BPOM meniru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membangun market intelijen.
BACA JUGA: Ingat Pak Ahok, Di Indonesia Ada Bhineka Tunggal Ika
"Bayangan saya, kalau BPOM punya market intelijen, dengan sangat mudah bisa mendeteksi perdagangan limbah medis seperti yang terjadi dengan vaksin palsu yang menggunakan kemasan bekas vaksin asli," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BNPB Klaim Titik Api Karhutla Turun 60 Persen
Redaktur : Tim Redaksi