jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang awal tahun 2023, aksi-aksi kekerasan di Papua terus terjadi.
Terkini, kerusuhan di Wamena pada 23/2/2023 lalu yang dilatari dugaan penculikan anak, mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 18 orang dari aparat keamanan serta 32 orang warga sipil terluka.
BACA JUGA: Geruduk Gedung Kejagung, Massa Minta Kejaksaan di Papua Bekerja dengan Profesional
Sebelumnya, pada awal bulan yang sama di Nduga, publik dihebohkan dengan peristiwa penculikan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens, yang juga merupakan warga Selandia Baru.
Selain pesawat yang diawakinya dibakar oleh kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya, hingga saat ini, keberadaan dan kondisi Philip pun tidak kunjung diketahui dengan pasti.
BACA JUGA: PMI Hadirkan Fotografer Profesional Untuk Melatih Anak Muda Papua
Merespons kejadian tersebut, Anggota DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani berbagai peristiwa kekerasan di Papua.
Selain tindak lanjut proses hukum yang maksimal dan tanpa pandang bulu, pendekatan persuasif dipandang mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya terjadi dan memicu berbagai persitiwa selama ini.
BACA JUGA: Refleksi Papua 2022: Yorrys Berharap DOB Tidak Jadi Beban
Berbagai laporan dan kajian yang mengemuka terkait kejadian di Wamena dan Nduga menunjukkan adanya persoalan yang mengakar selama ini tentang pengelolaan isu-isu kesejahteraan dan hubungan sosial-kemasyarakatan.
Relasi konstruktif antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang belum terjalin dengan baik, hingga menimbulkan kecemburuan sosial.
“Masyarakat yang majemuk dan plural dengan kondisi sosial, politik dan keamanan di Papua yang cenderung tidak stabil, seringkali memicu kejadian-kejadian destruktif. Dengan mudah emosi publik tersulut hanya karena isu-isu yang tidak dikelola dengan baik,” terang Yorrys di Jakarta (9/3/2023).
Oleh karena itu, menurut Yorrys, pengungkapan akar masalah penyebab kekerasan di Wamena dan Nduga merupakan fokus utama.
Hal itu ditujukan agar kejadian-kejadian serupa tidak berulang serta mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan.
Aparat keamanan harus menjadi bagian dari penciptaan rasa aman tersebut. Bukan sebaliknya, menjadi pihak yang justru menghadirkan rasa takut akibat repons yang berlebihan.
“Tatanan kehidupan yang aman dan damai di Papua hanya dapat tercipta dengan dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan yang memang bertugas menciptakan rasa aman”, tegas Yorrys yang juga Ketua MPR for Papua.
Pemerintah daerah juga perlu merinci lebih jauh jumlah kerugian yang diakibatkan peristiwa tersebut. Termasuk mempertimbangkan untuk memfasilitasi pergantian kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak.
Dengan demikian, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah melalui aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung mereka.
Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam upaya penanganan serta penyelamatan pilot Susi Air. Apalagi, sebagai warga negara Selandia Baru, penanganan aparat keamanan terhadap Philip telah menjadi sorotan internasional.
Oleh karena itu, tindakan reaktif dan berlebihan aparat keamanan hanya akan menambah persepsi buruk di mata internasional.
“Jangan sampai tujuan untuk “membasmi” kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya justru berdampak kontraproduktif dengan mengorbankan warga sipil,” ujar Yorrys.
Ketua Komite II DPD RI itu berharap aparat keamanan menindak tegas segala bentuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB.
Meski demikian, Yorrys meminta aparat keamanan melakukan penanganan yang terukur dan sistematis.
Selain itu, menciptakan solusi komprehensif bagi persoalan kekerasan di Papua.
“Intinya, kita berharap kekerasan demi kekerasan di Papua dapat diselesaikan dengan solusi-solusi yang komprehensif. Bukan sekadar reaksi-reaksi parsial yang justru tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya,” ujar Yorrys.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari