jpnn.com, JAKARTA - Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar yang mungkin bakal mendongkel kepemimpinan Airlangga Hartarto dari parpol berlambang pohon beringin, kian santer.
Terbaru, politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan Munasl?ub menjadi jalan keluar untuk melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.
BACA JUGA: Airlangga Tegaskan Tidak Ada Rencana Munaslub Golkar
"Selain tidak haram, Munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek, yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," ujar Yorrys dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/7).
Dia bahkan menganggap Munaslub sebagai momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tidak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar.
BACA JUGA: Tidak Ingin Kasus Panji Gumilang Berlarut-larut, Mahfud MD: Selesaikan!
Yorrys juga menilai Munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Partai Golkar terpuruk.
Di sisi lain, Yorrys memandang jika ada pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub, mereka diduga senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
BACA JUGA: Pembunuh Janda Muda di Madiun Ditangkap di Pekanbaru, Sadis! Ini Motifnya
"Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang baik-baik saja, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," tuturnya.
Yorrys menekankan bahwa Munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi partai semodern Golkar.
Dia menyebut Munaslub justru sebagai peringatan bagi penguasa parpol, dalam hal ini Airlangga bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.
Menurut Yorrys, publik tentu menunggu sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar, sehingga Munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di partainya itu.
Kendati demikian, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat agar Munaslub Golkar bisa digelar, seperti partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
Kemudian, DPP Partai Golkar tidak melaksanakan amanat Munas, sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya.
Selain itu, Munaslub juga membutuhkan legitimasi 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.
"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya garang di atas kertas, tetapi lumpuh dalam forum formal," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono, Minggu, 9 Juli 2023, membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu, antara lain terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.
"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya? Saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga," ucap Ridwan.
Terpisah, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus membantah kabar beberapa pihak yang mendesak agar Airlangga Hartarto dilengserkan melalui Munaslub.
Lodewijk menegaskan partainya solid hingga Pemilu 2024, dan saat ini Partai Golkar sedang fokus mempersiapkan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Kalau bicara munaslub, saya pikir, waduh, kita jauh banget. Kami saat ini sudah fokus bagaimana pilpres, pileg, pilkada. Pilkada aja kami sisihkan nanti setelah pileg deng??an pilpres. Bagaimana kami bicara Munaslub. En?ggak masuk akal, kan," ujarnya.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam