jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah optimistis, rasionalisasi PNS akan mendongkrak kualitas layanan publik. Alasannya, PNS yang dipekerjakan hanya SDM dengan kompetensi tinggi serta memenuhi kualifikasi.
"Peringkat kemudahan berusaha kita masih di peringkat 105. Presiden maunya di peringkat 40, dan tahun ini paling tidak masuk 60 besar," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Ketua Umum Golkar di Mata LIPI...
Untuk memenuhi target itu, sambung Yuddy, bisa diperoleh bila ditopang birokrasi yang handal. Karena itu, PNS harus punya standar kompetensi tinggi dan memenuhi kualifikasi.
"Kalau birokrasi kita diisi oleh SDM aandal, mesin birokrasi akan berjalan cepat karena masing-masing sudah tahu job-nya," tegasnya.
BACA JUGA: OSO: Kekayaan Alam Harus untuk Pembangunan Daerah
Hal itulah yang membuat rasionalisasi mau tidak mau harus dilakukan. Setelah itu, posisi PNS yang kena rasionalisasi akan diisi SDM dengan kualitas oke yang didapat dari rekrutmen.
"Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD selama rentang waktu 2015-2019. Secara prinsip program rasionalisasi ini adalah juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan malah sebaliknya," papar Yuddy. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Maaf Pak Ahok, Bu Risma Tetap Pilih Bela PDIP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Hasan: Tidak Mudah Mengubah Konstitusi
Redaktur : Tim Redaksi