jpnn.com - JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, nomenklatur kementerian yang baru sudah selesai. Pengesahkan aturan itu tinggal menunggu penandatanganan Peraturan Presiden.
“Seluruh Menteri Kabinet Kerja siap untuk dipanggil ke DPR kapan saja. Presiden dan Wakil Presiden memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPR. Sebagai mitra yang sangat baik pemerintah siap bekerja sama membangun komunikasi yang sebaik-baiknya atara eksekutif dan legislatif bagi kepentingan bangsa dan negara,” kata Yuddy usai pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jumat (9/1).
Dia menambahkan, KemenPAN-RB juga mendapatkan masukan tentang program-program reformasi birokrasi sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi sehingga ke depan tidak banyak lagi pejabat yang ditangkap KPK.
Disinggung juga bahwa DPR menyampaikan kritiknya mengenai kebijakan yang telah dibuat MenPAN-RB mengenai pembatasan penggunan fasilitas non pemerintah. “Pak Fadli Zon menyampaikan amanat konstituennya dari Kabupaten Bogor. Itu sudah kami terima dan kaji lebih lanjut,” ungkap Yuddy. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Hasto Anggap Wajar Jokowi Pilih Orang Dekat jadi Kapolri
BACA JUGA: Izin Penerbangan, TransNusa Sebut Kemenhub Mengada-ada
BACA JUGA: Pertama Kali, MenPAN-RB Penuhi Undangan Pimpinan DPR
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buktikan PNS Benar-benar Aset yang Berharga
Redaktur : Tim Redaksi