jpnn.com - JAKARTA - Pandangan sesepuh Partai Golkar Akbar Tanjung yang mengatakan masalah hukum tak akan menyelesaikan konflik internal Partai Golkar, dinilai kurang tepat oleh Kuasa Hukum DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Yusril Ihza Mahendra.
Menurutnya, kalau putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan kepengurusan hasil Munas Bali sah, maka persoalan hukum telah selesai. Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, harus patuh pada putusan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan pengesahan.
BACA JUGA: Pengamat Politik: Pengumuman Menteri Yuddy Itu Dinilai Tidak Tepat Waktu
"Oh tidak, jadi kalau ada putusan (Kasasi,red) selesai," ujar Yusril di sela-sela diskusi Refleksi Perjalanan Politik Kaum muslimin di Indonesia yang digelar Partai Bulan Bintang (PBB), Sabtu (9/1).
Meski begitu, Yusril tidak ingin menilai terlalu jauh terkait langkah sejumlah pihak di internal Partai Golkar yang kembali mendorong mahkamah partai berperan aktif menyelesaikan konflik internal yang ada.
BACA JUGA: Gara-Gara Ini, Politikus PDI Sebut Menteri Yuddy Sumber Kegaduhan Politik
Iya hanya menyatakan mahkamah partai mengurus internal partai. Sementara pengadilan menangani sengketa para pihak untuk kepentingan umum.
"Harusnya pengadilan sudah mengambil keputusan sebelum 31 Desember. Tapi pengadilan kan enggak bisa mengontrol MA kapan dia mengambil keputusan, tapi keputusan pengadilan negeri jakarta utara yang dikuatkan pengadilan tinggi jakarta isinya seperti itu," ujar Yusril.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Uchok Sky : Jaksa Agung Hanya Sibuk Urus Politik
BACA ARTIKEL LAINNYA... KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham
Redaktur : Tim Redaksi