jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik merespons pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengaku netral dalam kisruh Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menurut Rachland Nashidik, kisruh yang melibatkan unsur istana itu merupakan krisis moral politik.
BACA JUGA: Demokrat Kubu AHY Optimistis MA Keluarkan Keputusan Seadil-adilnya
"Dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/9)
Dia juga menyoroti sikap Yusril yang mendesak Mahkamah Agung (MA) menguji AD/ART Partai Demokrat lantaran ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan Undang-undang parpol.
BACA JUGA: Luhut Binsar Punya Rencana Besar, Seluruh Rakyat Indonesia Perlu Tahu
"Andai benar Yusril peduli, dia harus memeriksa AD/ART semua partai, bukan cuma Demokrat," lanjut Rachland.
Wakil ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat itu menyebut Yusril bisa saja memilih bertindak sebagai profesor tata negara untuk mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik.
BACA JUGA: Brigjen Rudi Setiawan Keluarkan Perintah untuk Para Kapolres, Ini Masalah Serius
Namun, Rachland berpendapat Yusril justru secara spesifik dan selektif menyoal AD/ART Partai Demokrat.
"Jadi, kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan pada Partai Demokrat," tuturnya.
Rachlan menilai klaim netralitas Yusril adalah pernyataan yang sia-sia menutupi pemihakannya kepada KSP Moeldoko.
"Alih-alih kampiun demokrasi, seperti klaimnya sendiri, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas," tuturnya. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra