jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, reshuffle menurut hukum tata negara memang sepenuhnya di tangan presiden. Namun secara politik, presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan pandangan dan masukan partai-partai pengusung dan pendukungnya.
"Dalam hal Presiden Jokowi, masukan dan pandangan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri mutlak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan resuffle kabinet," ujar Yusril, Selasa (12/4).
BACA JUGA: KPK Periksa Politikus PKS Dalam Kasus Suap
Alasanya, karena PDI Perjuangan merupakan partai penentu dan pendukung utama terpilihnya Jokowi menjadi Presiden.
"Bung Karno dulu juga melakukan hal yang sama. Betapapun wibawa Bung Karno begitu besar dan boleh dibilang bisa menentukan segala-galanya, namun beliau toh tetap mempertimbangkan masukan ketua partai-partai politik dalam menyusun kabinet," ujarnya.
BACA JUGA: Pak Tito Resmi Sandang Tiga Bintang
Karena itu Yusril menilai, masukan dan pertimbangan Ketum PDIP dalam reshuffle kabinet, khususnya untuk pos-pos kementerian dan personalia tertentu yang menjadi keberatan Mega, harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi.
"Ini semua penting untuk mempercepat penyelesaian reshuffle agar tidak tertunda-tunda lagi dan demi solidnya kabinet yang mutlak. Perlu untuk melaksanakan seluruh program kabinet yang dinanti-nantikan seluruh rakyat," ujar Jokowi.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Penuhi Panggilan KPK, Ahok Langsung Salahkan BPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... SEDIH! 11 Juta Anak Indonesia Berpotensi Telantar
Redaktur : Tim Redaksi