jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengapresiasi disertasi Zainut Tauhid Sa’adi tentang Kontestasi Ideologi Politik Gerakan Islam Indonesia di Ruang Publik Digital.
Menurutnya, kajian Zainut Tauhid telah memberikan perspektif baru dalam kajian politik Islam.
BACA JUGA: Soal Polemik Agama Bahai, Wamenag: Konstitusi Mewajibkan Pejabat Melayani Semua Warga Negara
“Disertasinya patut diapresiasi karena telah menawarkan perspektif baru dalam kajian politik islam Indonesia,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan ucapan selamat secara virtual kepada Wamenag Zainut usai sidang ujian promosi Doktor, Kamis (5/8).
Wamenag Zainut kini tercatat sebagai doktor Pengkajian Islam Bidang Politik Islam.
BACA JUGA: Polisi Tahan Rizieq Shihab, Wamenag Zainut Tauhid Keluarkan Pesan Penting
Zainut menjadi doktor ke-1.289 lulusan Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan meraih predikat Sangat Memuaskan.
Wapres menilai, capaian akademik ini patut diapresiasi mengingat saat ini Zainut Tauhid Sa’adi mengemban tugas pemerintahan sebagai wakil menteri agama.
BACA JUGA: Zainut: MUI Tidak Pernah Minta Presiden Bubarkan BPIP
“Di tengah kesibukannya sebagai Wamenag, ternyata girah belajar saudara Zainut Tauhid Sa’adi masih menyala, sehingga bisa menyajikan karya akademik yang berbobot dan bernilai penting bagi masyarakat dan pemerintah,” kata Ma’ruf.
Dalam penelitiannya, Wamenag menemukan bahwa ruang publik digital telah memfasilitasi gerakan Islamis (HTI dan FPI) untuk memproduksi dan mendistribusikan wacana ideologi politik alternatif di luar batasan sempit lembaga formal dan politik elektoral.
Meskipun pemerintah berupaya membatasi “struktur peluang politik” bagi kelompok Islamis, sebagaimana tercermin dalam kebijakan pembubaran HTI dan FPI, tetapi hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk memengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.
“Dalam arena yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh pemerintah inilah, kelompok-kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah memainkan peran utama dalam membendung narasi radikal dan anti-sistem yang diembuskan oleh kelompok-kelompok Islamis sambil terus berupaya mempertahankan Pancasila dan NKRI sebagai hasil konsensus bersama,” papar Wamenag.
Dia juga menemukan bahwa gerakan Islamis ini berangkat dari pandangan bahwa akar keterpurukan umat Islam Indonesia bersumber dari penerapan ideologi sekuler Barat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi problematika tersebut adalah penegakan ideologi Islam dan penerapan syariat Islam secara komprehensif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pembingkaian wacana ideologi politik alternatif yang dikonstruksi oleh HTI dan FPI ini menunjukkan bahwa gerakan Islamis menggunakan bingkai identitas sebagai bingkai utama dalam memformulasikan masalah dan solusi umat Islam Indonesia,” ujarnya.
Dalam rangka mempropagandakan wacana ideologi politik alternatif tersebut, gerakan Islamis menggunakan internet dan media sosial secara kreatif dan produktif sebagai perangkat penjembatan bingkai dan perluasan bingkai.
Namun, sebut Wamenag, bingkai aksi kolektif yang disodorkan oleh gerakan Islamis harus berhadapan dengan bingkai aksi tandingan yang disodorkan oleh organisasi Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.
Kedua ormas Islam ini, kata Zainut, secara kreatif dan produktif melakukan pembingkaian tandingan di ruang publik digital untuk melawan narasi radikal dan anti-sistem yang diembuskan oleh kelompok Islamis sekaligus menegaskan posisi ideologis dan komitmen mereka terhadap Pancasila dan NKRI sebagai “Negara Kesepakatan”. (esy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad