jpnn.com - TANAH BUMBU - Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zairullah Azhar menargetkan gaji kepala desa di wilayahnya bisa mencapai Rp 7 juta per bulan.
Rencana kenaikan gaji tersebut akan dituangkan pada alokasi dana desa (ADD) melalui perubahan APBD 2023.
BACA JUGA: Gaji Kepala Desa Naik 20 Persen
Menurut dia, hal ini diupayakan supaya kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa terus meningkat.
"Artinya, kepala desa dapat fokus dalam memberikan pelayanan pemerintah tingkat desa tanpa harus mencari pekerjaan sampingan dengan alasan gajinya tidak cukup," kata Zairullah di Batulicin, Kalsel, Kamis (9/2).
BACA JUGA: Lebih Baik Jangan Ada Pilkades, Kepala Desa Angkat Saja dari ASN
Menurutnya, saat ini total pendapatan atau gaji yang diterima oleh kepala desa sebesar Rp 6 juta per bulan.
Perinciannya, gaji pokok Rp 3,5 juta dan tunjangan kerja Rp 2,5 juta.
BACA JUGA: 2 Wartawan Terjaring OTT, Korban Mereka 17 Kepala Desa
Nantinya, gaji pokok tersebut akan ditambah Rp 1 juta.
Dengan demikian, gaji dan tunjangan yang diterima oleh kepala desa mencapai Rp 7 juta/bulan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tanah Bumbu Samsir menjelaskan ADD 2023 saat ini mencapai Rp 167 miliar.
"Jika nanti pada perubahan rencana kenaikan gaji kepala desa terealisasi, tidak menutup kemungkinan alokasi ADD makin tinggi," jelas Samsir.
Dia mengatakan alokasi ADD saat ini lebih direalisasikan pada jaminan sosial kepala desa, perangkat desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerja sama konsultasi hukum pengelolaan keuangan desa dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, ADD juga difokuskan pada penganggaran dalam dukungan kegiatan prioritas daerah, di antaranya pemilihan kepala desa, program keagamaan satu desa satu masjid, penyelenggaraan pemerintah desa persiapan pengembangan sistem informasi desa, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Membangun kerja sama dalam pendampingan dan konsultasi pengelolaan APBDesa dan pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan desa.
Dana desa pada 2023 sebesar Rp 118 miliar yang antara lain diperuntukkan pada program bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 5.683 penerima manfaat sebesar Rp 20 miliar.
"Kami berharap dengan gaji yang besar, para pejabat desa dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. terlebih pembangunan desa yang dikerjakan sesuai dengan pembangunan prioritas," harap Samsir. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi