jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan langkah terobosan.
Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya memberikan layanan akses verifikasi data kependudukan secara gratis.
BACA JUGA: Wakil Rakyat Dukung Langkah Moeldoko Berupaya Tekan Pandemi COVID-19
Dengan demikian, kementerian/lembaga maupun pihak swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan dukcapil dapat mengakses secara terbatas.
"Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama gratis adalah wujud manfaat yang bisa diberikan kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan satu data kependudukan di Tanah Air," ujar Zudan, Sabtu (12/6) kemarin.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Sebut Sosok Capres yang Akan Didukung di Pilpres 2024
Zudan menyatakan pandangannya pada kuliah umum virtual bertajuk 'Re-Programming dan Rebranding Dukcapil' yang digelar Program studi Magister Menejmen UNS (Universitas Sebelas Maret).
Zudan lebih lanjut mengatakan semangat yang dibangun dari terobosan yang dilakukan ialah memberi manfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA: Lihat, Marinir Indonesia dan AS Telusuri Hutan Gunung Tumpang Pitu
"Ekosistemnya dibangun, nanti manfaat ini akan memperbesar ekosistem," ucapnya.
Zudan juga mengatakan pihaknya mencatat lebih dari 6 miliar kali data terkait nomor induk kependudukan (NIK) dibuka untuk memverifikasi data.
Kemdagri telah menjalin kerja sama dengan 1.800 lembaga dalam enam tahun terakhir.
Lembaga-lembaga tersebut memanfaatkan data dukcapil untuk memverifikasi data terait kependudukan.
"Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya taruhlah Rp 1.000/klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun," ucapnya.
Zudan menyebut nilai tersebut merupakan nominal yang bisa diterima jika Dukcapil menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar, sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.
Menurut Zudan, bagi lembaga perbankan, asuransi, Rp 1.000/klik adalah harga yang murah.
Sebab, sebelumnya bisa menghabiskan Rp 40.000-Rp50.000 per verifikasi satu data pelanggan yang mereka lakukan melalui mekanisme verifikasi konvensional, termasuk menelepon satu per satu pelanggan.
"Jadi, boleh dibilang Dukcapil Kemendagri memberikan subsidi kepada kementerian/lembaga serta swasta sebesar lebih dari Rp 6 triliun selama enam tahun ini," katanya.
Menurut Zudan, jumlah lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil hanya 30 pada 2015 lalu.
Setahun pertama dia menjabat, Dirjen hanya bertambah 40 lembaga yang melakukan kerja sama.
"Kami terus bekerja keras agar bisa memberikan manfaat, ekosistemnya ternyata membesar."
"Mereka bertambah senang, mereka memberikan promosi dari mulut ke mulut dan komunitasnya. Komunitas perbankan akhirnya banyak masuk dan kini sudah ada 1000-an lembaga perbankan yang bekerja sama," kata Zudan.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang