jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan pemerintah bisa segera menuntaskan persoalan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di parlemen akan segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas RKUHP yang pengesahannya tertunda.
BACA JUGA: Jokowi Tolak 14 Pasal di RKUHP
"Jadi, mana yang dianggap belum sesuai aspirasi publik masih ada waktu beberapa hari ini untuk sinkronisasi," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9).
Menurut Zulkifli, meskipun sebetulnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H Laoly sebagai wakil pemerintah sudah menyetujui RKUHP pada pengambilan keputusan tingkat pertama di DPR, namun masih ada beberapa hal yang harus dikonsultasikan. "Mudah-mudahan bisa diselesaikan, masih ada waktu sampai 27 (September) untuk sidang (paripurna)," ungkapnya.
BACA JUGA: Berbahaya! Pasal di RKUHP Ancam Sektor Pariwisata di Bali
Karena itu Zulkifli mengharapkan pertemuan konsultasi bisa menghasilkan solusi. Meski demikian mantan menteri kehutanan itu mengaku akan mendukung apa pun hasil dari dialog tersebut.
Kalaupun pemerintah dan DPR tidak mencapai kesepakatan dalam pertemuan konsultasi, Zulkifli akan tetap ikut apa pun yang diinginkan Jokowi. Menurutnya, PAN sudah berkali-kali mendukung keputusan Presiden Jokowi tanpa menyodorkan syarat apa pun.
BACA JUGA: Tanggapan MUI soal Pasal Perzinaan di RKUHP
"Apa pun hasilnya, tentu saya akan berkali-kali mengatakan saya dukung Pak Jokowi tanpa syarat. Kalau nanti keputusan presiden apa, saya ikut," kata politikus yang akrab disapa dengan panggilan Zulhas itu.(boy/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi