jpnn.com, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah meminta buruh, mahasiswa dan masyarakat menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disetujui DPR, agar menyampaikan aspirasinya secara damai.
"Demonstrasi yang dilakukan jangan sampai mengundang aksi anarkistis dan juga kericuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan yang telah dianjurkan tetap harus diutamakan," kata Zulkieflimansyah.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul: Masih Punya Nyali untuk Demo? Sudahlah
Hal itu disampaikannya ketika berdialog dengan perwakilan serikat buruh dan pengusaha, seperti Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kediaman Kapolda NTB Irjen Pol. M Iqbal, di Mataram, Senin (12/10).
BACA JUGA: Yani KAMI: Aksi Buruh dan Mahasiswa Digembosi, ada yang Menyabotase, Katanya Bertato
Pada forum yang juga dihadiri Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Zulkieflimansyah mengatakan bahwa RUU Ciptaker masih menjadi pembicaraan hangat di berbagai daerah.
BACA JUGA: Din Syamsuddin Endus Cara Jahat Diskreditkan KAMI
Bagi yang ingin menyampaikan aspirasi terkait omnibus law itu diharapkan melakukannya secara tertib dan kondusif. Dia pun menyadari niat baik pemerintah ini tidak mungkin memuaskan semua pihak.
"Tentu dalam omnibus law itu setelah kita baca detail, itu banyak hal yang bagus, yang memotong banyak rantai birokrasi hingga mencegah korupsi," kata mantan legislator DPR RI dari Fraksi PKS itu.
Namun demikian, Zulkieflimansyah tidak memungkiri masih banyak persoalan dan pembahasan yang harus dilakukan demi menyempurnakan RUU Ciptaker.
Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah mengumpulkan semua gubernur dalam rapat terbatas ketika penetapan UU Ciptaker oleh DPR mendapat reaksi penolakan dari masyarakat.
"Ketika guncangan atau reaksi masyarakat ini begitu banyak, presiden mengumpulkan semua gubernur dalam rapat terbatas membicarakan apa masalahnya ini. Pak Presiden waktu itu memberikan kesempatan kepada kami untuk (sampaikan) apa yang menjadi permasalahan, kemudian diselesaikan," ungkap Zulkieflimansyah.
Pada intinya, pemerintah akan selalu terbuka menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Presiden Jokowi pun dalam rapat terbatas itu menyadari ada informasi yang mungkin tidak sampai kepada masyarakat.
"Oleh karena itu, kalau ada hal yang dirasa oleh teman-teman, ada kekurangan yang perlu disempurnakan, pemerintah pusat tentu terbuka," jelas Bang Zul -panggilan Zulkieflimansyah.
Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengapresiasi hal positif dari silaturahmi Gubernur Zulkieflimansyah dengan perwakilan Asosiasi Pekerja, buruh dan pengusaha tersebut.
"Semoga silaturahim di antara kita terus hangat untuk sama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negara, khususnya Provinsi NTB menuju NTB Gemilang," ucap Iqbal.
Sementara itu , Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan siap memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, namun ketertiban harus dijaga,
"Kami memfasilitasi bapak-ibu semuanya untuk menyampaikan aspirasinya semaksimal mungkin, tapi tidak dengan cara-cara yang anarkistis. Ini imbauan kami," kata Ahmad Rizal.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Wismaningsih Drajadiah mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya yang tertuang di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disiapkan.
"Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di provinsi membuka untuk dialog dalam RPP-nya. Jadi, sudah diperintah dari pusat bahwa kita masih mempersiapkan RPP," ucap Wismaningsih.
Pihaknya juga mengajak pekerja, buruh hingga pengusaha NTB tetap berpikir jernih dalam menyikapi RUU Ciptaker, dan berjanji akan selalu melindungi hak-hak pekerja, buruh dan juga pengusaha yang ada.(antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam