jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mempertanyakan kenapa data soal isu pembelian 5.000 senjata api yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menkopolhukkam Wiranto, Polri dan Badan Intelijen Negara berbeda-beda. Karena itu, Zul mengingatkan institusi berwenang harus benar-benar menjelaskan kepada publik.
"Jangan simpang siur seperti sekarang. Menkopolhukkam bilang begini, panglima bilang begini, Polri bilang begini, BIN bilang begini. Ini bagaimana?" kata Zulkifli usai memberikan sosialisasi 4 Pilar di kalangan Badan Koordinasi Mubalig Indonesia (Bakomubin) di gedung MPR, Jakarta, Selasa (26/9).
BACA JUGA: Ketua MPR: Jangan Semua Diukur Pakai Uang
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengajak membayangkan betapa simpang siurnya informasi yang disampaikan ke publik itu. Ini tentu akan menimbulkan beragam pertanyaan di benak publik apa yang sebenarnya terjadi dengan institusi negara.
"Bayangkan kalau ini berbeda-beda, rakyat akan bertanya-tanya,” ujar Zul.
BACA JUGA: HNW: Umat Islam Sudah Banyak Berkorban Demi Bangsa
Karena itu, Zul menyarankan pemerintah agar duduk bersama menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan kepada publik dengan sebaik-baiknya.
“Menurut saya sama-sama pejabat negara duduk bersama dan bicarakan. Pindad ini datanya, TNI ini datanya, polisi ini datanya," kata dia mengingatkan.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR RI: Tidak Salah Jika Ada Tahfidz Konstitusi
Yang jelas, kata Zul, kalau memang benar ada pembelian senjata api ilegal, jangankan dalam jumlah banyak, satu saja harus diproses.
"Itu kalau benar ilegal. Tapi ini kan masih pro dan kontra dan mengatakan berbeda-beda," ujarnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wakil Ketua MPR: Tidak Salah Jika Ada Tahfiz Konstitusi
Redaktur & Reporter : Friederich