jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyatakan peraturan terkait proses pilkada harus diluruskan. Menurut dia, pertarungan bebas menjadi pejabat di pilkada maupun di arena pileg, membuka peluang korupsi.
"Pertarungan bebas membuat itu tidak bisa dihindari (potensi korupsi),” kata Zulkifli di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/9).
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Pengin Pansus Angket KPK Disudahi, Tapi...
Mantan Menteri Kehutanan (menhut) ini menyatakan, gaji pejabat seperti bupati tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk menduduki posisi tersebut. “Bupati (gajinya) Rp 6 juta, sedangkan mau jadi bupati biayanya mahal sekali,” katanya.
Menjadi bupati, harus memasang iklan maupun spanduk. Selain itu juga memberikan sembilan bahan pokok, sarung dan mengeluarkan biaya untuk transportasi. Nah, kata Zulkifli, kalau tidak diatur, maka korupsi tidak bisa hilang.
BACA JUGA: Banyak Pejabat Kena OTT KPK, Zulkifli Hasan: Innalillahi
"Kalau tarung bebas mau jadi bupati, saya kira orang menghalalkan segala cara. Setelah jadi, menghalalkan segala cara (mengembalikan modal). Jadi, dua-duanya (aturannya) harus diperbaiki,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Dugaan Korupsi di Disdik DKI Dilaporkan ke Kejagung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Mati-matian Rayu Aa Gym agar Mau Dicalonkan
Redaktur & Reporter : Boy