jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan pimpinan fraksi partai koalisi di DPR di Istana, Senin (24/7) kemarin. Namun dalam pertemuan itu tak ada perwakilan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan menjawab ihwal tidak hadirnya mereka dalam pertemuan itu. "Apa perlu pertanyaan itu?" kata Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
BACA JUGA: Pengamat Ini Sebut Rasional Kebinekaan Amien Rais Kurang Luas
Harusnya, kata dia, yang ditanya adalah soal PAN yang menyetujui Perppu nomor 1 tahun 2017 mengatur tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. PAN menyatakan setuju dengan Perppu itu.
"Semalam penting kan UU mengenai pajak agar orang asing pajaknya ditarik. Kami dukung, tidak ada masalah," kata Zulkifli.
BACA JUGA: Fraksi Partai Koalisi Bertemu Jokowi, PAN Tidak Diajak
Lebih lanjut dia mengatakan, komunikasi dengan Presiden Jokowi, pemerintah maupun partai politik berjalan dengan baik saja. "Kalau ada merasa tidak baik, tanya," katanya.
Saat dipertegas, apakah memang PAN sering tidak diajak pertemuan, Zulkifli menjawab santai. "Soal absen biasa saja," tegasnya.
BACA JUGA: Kader PAN Ini Dukung Jenderal Gatot jadi Calon Presiden
Terpigsah, Partai Demokrat tak mau ikut campur masalah PAN dan partai koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum PD Syarif Hasan mengatakan, terserah Presiden Joko Widodo apakah mau mengundang PAN atau tidak.
"Itu urusan merekalah. Siapa yang dipanggil siapa yang tidak dipanggil ya urusan mereka, ya kan?" kata Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Dia pun tidak ingin berspekulasi apakah itu merupakan sindiran Jokowi untuk PAN atau bukan. "Ya itu tanya Pak Jokowi dong," ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Siap Terima PAN jika Dibuang Koalisi Pemerintah
Redaktur & Reporter : Boy