jpnn.com - JAKARTA - Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya, M. Romahurmuziy tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (18/11). Romy, panggilan karibnya, dijadwalkan digarap sebagai saksi untuk pengusaha Gulat Medali Emas Manurung, dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Romy beralasan, dia harus mengikuti Rapat Paripurna di DPR. "Saya minta dijadwalkan kembali karena pemanggilan baru saya terima kemarin sore jam 15.00 WIB, sementara hari ini sudah terjadwal momen krusial di DPR yang harus saya hadiri yaitu Rapat Paripurna pertama pasca rekonsiliasi KMP (Koalisi Merah Putih) - KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," kata Romahurmuziy ketika dikonfirmasi, Selasa (18/11).
BACA JUGA: Ibas Beberkan Beda SBY dan Jokowi Soal Kenaikan BBM
Menurut Romahurmuziy, Rapat Paripurna hari ini sangat penting. "Rapat Paripurna ini perdamaian skala nasional, harus betul-betul terkawal agar DPR segera dapat bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Meski tidak datang hari ini, dia menegaskan akan tetap memenuhi panggilan KPK usai penjadwalan ulang. "Sebagai warga negara yang baik, saya pasti memenuhi panggilan KPK. Apalagi ini sudah ada tersangkanya yang ditahan, yang berarti membutuhkan keterangan segera," ucapnya.
BACA JUGA: Ini Tiga Jurus Tiongkok yang Ingin Diadopsi Jokowi
Dalam kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kemenhut, KPK menetapkan dua orang tersangka. Selain Gulat, tersangka lainnya adalah Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun.
Annas disangka sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, Gulat disangka sebagai pemberi suap dengan sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Polri Sudah Antisipasi Kenaikan BBM Sebelum Pengumuman Resmi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus e-KTP, KPK Periksa Dirut PT Karsa Wira Utama
Redaktur : Tim Redaksi