147 Pastor Papua Meminta Semua Pihak Hentikan Kekerasan

Hipolitus menambahkan, secara umum struktur gereja baik yang datang dari luar Papua atau tumbuh di Papua punya hirarki masing-masing tak jarang menjadi penyebab kerja yang kurang maksimal di masyarakat.

Ia menilai, dalam banyak hal gereja sebagai lembaga moral dan gereja sebagai lembaga kemanusiaan yang mengerjakan tugas advokasi tidak berjalan beriringan.

Akhirnya, menurut Hipolitus, banyak individu yang harus bekerja secara individu dengan embel-embel sebagai pastor untuk melakukan kerja-kerja advokasi kemanusiaan.

Photo: Akademisi Australian National University (ANU) dan penggiat isu Papua, Hipolitus Wangge. (Supplied.)

"Dalam kasus Gereja Katolik, ada 147 pastor yang sudah cukup lama melakukan kerja advokasi, tetapi tidak mendapatkan ruang yang cukup ketika itu dibawa kepada struktur hirarki Gereja Katolik karena secara institusi Gereja Katolik kan sangat rigid, sangat hirarkis sekali," kata Hipolitus.

"Jadi kalau ada advokasi-advokasi tertentu itu justru mungkin akan dianggap membahayakan hubungan antara Gereja Katolik dan Pemerintah [Indonesia]."

Padahal, menurut Hipolitus, gereja yang dibutuhkan di Papua adalah gereja yang bukan hanya sebatas lembaga moral, tetapi yang juga bisa melakukan sesuatu yang nyata melalui aktivitas pendampingan meskipun jika ini dilakukan oleh Gereja Katolik, bisa berimbas ke persepsi Pemerintah.

Menanggapi sejumlah seruan yang disampaikan oleh para pastor di Papua kepada KWI, Hipolitus mengatakan, kecil kemungkinan akan ada langkah yang progesif dari KWI sehubungan dengan sikap terkait Papua.