154 Kebijakan Diskriminatif, Komnas Perempuan Prihatin
Senin, 23 Maret 2009 – 18:49 WIB
"Kebijakan yang diskriminatif tersebut lahir dari praktek pengutamaan demokrasi prosedural. Praktek ini mengandung unsur politik pencitraan," kata Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandra Kirana, saat ditemui usai acara dialog nasional bertajuk "Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi", di Jakarta, Senin (23/3).
Lebih lanjut, Kamala mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2009, atau sepanjang Desember 2008 hingga Januari 2009 yang merupakan rentang waktu untuk menetapkan kepemimpinan nasional, masih banyak terjadi inkonsistensi politik yang dilakukan oleh para elit. "Ini harus segera diatasi. Jangan biarkan seluruh kecenderungan defisit demokrasi ini mengarahkan Indonesia kepada kondisi kritis, dengan mempertaruhkan bangunan negara Indonesia," tambahnya.