16 K/L Mengalami Pengurangan Anggaran

Menkeu: Ada 3 Lembaga karena Kena Punishment

Selasa, 17 Agustus 2010 – 12:10 WIB

16 K/L Mengalami Pengurangan Anggaran - JPNN.COM

JAKARTA - Pada tahun 2011, sebanyak 16 dari 77 kementerian/lembaga (K/L) disebutkan akan mengalami penurunan anggaran. Penurunan anggaran ini terjadi karena berbagai faktor. Misalnya di Kementerian Pendidikan, anggaran berkurang sekitar Rp 13,1 triliun, disebabkan karena adanya realokasi anggaran dari belanja pusat menjadi transfer ke daerah.

Terhadap turun-naiknya anggaran K/L di RAPBN 2011 itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan bahwa hal tersebut sudah melalui perhitungan di masing-masing K/L. "Masing-masing K/L membahas bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kita melakukan diskusi, dan kemudian ditindaklanjuti dengan DPR khususnya Badan Anggaran (Banggar)," kata Agus kepada wartawan, Senin (17/8) kemarin, di kantor Menko Perekonomian, Jakarta.

Adapun ke-16 K/L yang mengalami penurunan anggaran di tahun 2011 dibandingkan APBN-P 2010 itu, antara lain adalah Kejaksaan Agung dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 2,6 triliun, Kementerian Dalam Negeri dari Rp 13,3 triliun menjadi Rp 13,2 triliun, serta Kementerian Hukum dan HAM dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 4,8 triliun. Kemudian, juga ada Kementerian Pendidikan Nasional dari Rp 63,4 triliun menjadi Rp 50,3 triliun, Kementerian BUMN dari Rp 166,2 miliar menjadi Rp 140,8 miliar, Kementerian Riset dan Teknologi dari Rp 650,5 miliar menjadi Rp 440,7 miliar, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Rp 183,5 miliar menjadi Rp 160,1 miliar.

Berikutnya, ada Lembaga Sandi Negara dari Rp 625,1 miliar menjadi Rp 500 miliar, Badan Pusat Statistik dari Rp 5,1 triliun menjadi Rp 2,2 triliun, Perpustakaan Nasional dari Rp 443,6 miliar menjadi Rp 332,5 miliar, Lembaga Ketahanan Nasional dari Rp 238,5 miliar menjadi Rp 140,9 miliar, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dari Rp 113,9 miliar menjadi Rp 97,9 miliar. Selanjutnya, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional dari Rp 463 miliar menjadi Rp 455,2 miliar, Badan Standardisasi Nasional dari Rp 121,6 miliar menjadi Rp 82,6 miliar, Badan Kepegawaian Negara dari Rp 497,7 miliar menjadi Rp 448,5 miliar, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2,08 triliun.