17 KL Dianggap Tak Serius Jalankan Reformasi Birokrasi

Belum Punya Job Grading, Pemberian Tunjangan Kerja Terhambat

Sabtu, 08 Oktober 2011 – 20:34 WIB

Mantan gubernur Sulut ini mengingatkan agar pimpinan kementerian/lembaga segera memasukkan job gradingnya. Jika terlambat, akan menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi instansi bersangkutan. Contohnya yang terjadi pada Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Kedua K/L tersebut harusnya sudah mendapat tunjangan kinerja di 2010, tetapi karena job gradingnya dikembalikan lagi lantaran terlalu tinggi, akhirnya baru direalisasikan pada 2011.

Adapun 17 KL yang masuk dalam tahap assessment tapi belum memasukkan job gradingnya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (Badan POM), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pusat Statistik (BPS). (esy/jpnn)

JAKARTA - Pimpinan kementerian/lembaga (KL) diminta lebih serius dalam  melaksanakan reformasi birokrasi di instansi yang dipimpinnya. Tanpa

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News