2011, Provinsi Buton Raya Ditargetkan Terwujud
Rabu, 12 Mei 2010 – 00:14 WIB
JAKARTA - Ketua Percepatan Pemekaran Provinsi Buton Raya (FP3BR), La Ode Djeni Hasmar menargetkan Provinsi Buton Raya bisa terbentuk pada 2011. Target itu didasarkan pada dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan DPRD Sultra yang akan memberikan rekomendasi pembentukan daerah otonom baru di bagian kepaluan Sultra. "Saya memperkirakan Provinsi Buton Raya sudah terwujud tahun depan, semua persyaratan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan sudah terpenuhi, tinggal menunggu persetujuan dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Muna,” kata Djeni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/5) ketika hendak berkonsultasi pada Ketua Komisi II Chairuman Harahap.
Kalaupun ada satu kabupaten yang menolak bergabung dengan Provinbsi Buton Raya, yaitu Kabupaten Muna, Djeni tetap optimis karena masih ada Buton Tengah dan Buton Selatan yang pemekaraannya juga diproses. "Tapi kita yakin Muna bersedia masuk dan memberikan rekomendasi. Apalagi tokoh-tokohnya sudah menyatakan mau bergabung. Kami tidak ingin seperti kasus pemekaran di Kepuluan Riau. Meskipun Pulau Natuna menolak tapi tetap saja masuk wilayah Provinsi Kepri," katanya.
Saat ini, baru empat kabupaten yang menyatakan kesiapannya menjadi wilayah Buton Raya, yakni Kabupaten Buton, Wakatobi, Buton Utara, dan Kota Baubau. Sementara Kabupaten Muna diharapkan menggenapi lima kabupaten sehingga memenuhi syarat pembentukan provinsi sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
JAKARTA - Ketua Percepatan Pemekaran Provinsi Buton Raya (FP3BR), La Ode Djeni Hasmar menargetkan Provinsi Buton Raya bisa terbentuk pada 2011. Target
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Heboh, Nama Jokowi di Jajaran Presiden Terkorup versi OCCRP, Prabowo Bawa Kabar Baik | Reaction JPNN
-
Cak Imin Ungkap Kabar Baik bagi UMKM
-
Konon Shin Tae Yong Bakal Dipecat
-
Putusan Harvey Moeis Ringan, Budi Gunawan: Pak Presiden Perintahkan Banding
-
Desk Pencegahan Kementerian Polkam Selamatkan Uang Negara Rp 6,7 Triliun
BERITA LAINNYA
- Daerah
Mulai 2025 & Seterusnya, Pemkot Pekalongan tak Merekrut Honorer Baru Lagi
Minggu, 05 Januari 2025 – 03:00 WIB - Kalteng
34 Calon Jemaah Haji Kotawaringin Mengundurkan Diri, Alasannya Berbeda-beda
Minggu, 05 Januari 2025 – 01:00 WIB - Sulteng
Banjir di Morowali Utara, Seorang Warga Meninggal Dunia, 3 Orang Luka Ringan
Sabtu, 04 Januari 2025 – 11:45 WIB - Daerah
Keluhan Warga Ciwaringin Bogor: 18 Tahun Hadapi Sampah-Bau Busuk Pasar Tumpah
Sabtu, 04 Januari 2025 – 11:05 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah Nasib Honorer Gagal PPPK 2024 Terang, BKN Beri Penjelasan, Nantikan Kepastiannya
Minggu, 05 Januari 2025 – 06:57 WIB - Humaniora
Ini Syarat Mutlak Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Disiapkan Formasi Tampungan
Minggu, 05 Januari 2025 – 06:48 WIB - Humaniora
Para Honorer Jangan Sedih jika Diangkat jadi ASN Jenis Terbaru
Minggu, 05 Januari 2025 – 07:06 WIB - Jogja Terkini
Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Minggu 5 Januari 2025
Minggu, 05 Januari 2025 – 07:21 WIB - Humaniora
Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Mayoritas Lulusan SMA, Berebut Sisa Formasi
Minggu, 05 Januari 2025 – 06:32 WIB