#2019GantiPresiden Sejajar dengan Tagline Jokowi 2 Periode

jpnn.com, JAKARTA - Langkah – langkah yang diambil aparat kepolisian dalam menyikapi deklarasi #2019GantiPresiden berdampak buruk pada nama Polri. Polri akan dinilai terlalu dalam terbenam dalam kungkungan politik. Hingga akhirnya kepercayaan publik terhadap Polri kian tergerus.

Direktur Eksekusif Partnership Advancing for Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, saat ini posisinya seakan-akan muncul penolakan dan larangan deklarasi ganti presiden. Namun, posisi Polri yang justru tidak berada di tengah lebih memukul publik.

”Sebab, Polri merupakan lembaga penegak hukum yang dalam alam pikiran masyarakat harus berkeadilan,” terangnya.

Deklarasi ganti presiden merupakan hak berpendapat yang sejajar dengan hak berpendapat agar Jokowi dua periode. Keduanya dilindungi pendapatnya yang seharusnya pelindungnya adalah kepolisian.

”Maka, Polisi dalam era demokrasi itu seharusnya menjaga bagaimana kedua hak berpendapat yang bertolak belakang itu tetap berjalan, kedua-duanya. Bukan hanya salah satu,” tuturnya.

Bila, memang Polri masih beralasan bahwa alasan keamanan melarang deklarasi 2019 ganti presiden, maka konsekuensinya semakin besar. Polri bisa dinilai masyarakat sebagai alat politik sekelompok orang.

”Kondisi itu bsia membuat ketidakpercayaan publik terhadap Polri, bisa menggerus kepercayaan yang selama ini dijaga,” ujarnya.

Apalagi, kondisi di lapangan saat ini makin parah, sampai-sampai ada sweeping kaus 2019 ganti presiden. ”Kondisi ini akan membuat luka di hati masyarakat dan konsekuensinya akan besar bila semakin banyak yang tidak percaya kepada Polri,” tuturnya.