27 Perusahaan yang Beroperasi di Riau Dilaporkan ke KPK

Even berharap KPK lebih progresif dalam menangani korupsi kehutanan di Provinsi Riau. Sehingga bisa menjerata satu persatu korporasi yang menerima izin yang mengakibatkan kerugian negara dan merusak ekosistem hutan Riau.

"Kita berharap KPK untuk pertama kalinya menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kalau di proses peradilannya, kita berharap pengadilan bisa mencabut izin perusahannya mereka," ucap Even.

KPK selama ini tidak pernah menetapkan korporasi sebagai tersangka. Namun koalisi meyakini KPK bisa menjerat korporasi terkait dugaan korupsi kehutanan di Provinsi Riau karena sudah ada putusan terhadap penyelenggara negara terkait persoalan itu.

"Dalam putusan disebutkan ada aliran dana yang diserahkan korporasi, ada keuntungan yang diperoleh korporasi, mereka paling banyak mendapatkan keuntungan. Jalur ini dijadikan KPK sebagai alat untuk menarik korporasi menjadi tersangka di kasus kehutanan di Riau," tandasnya. (gil/jpnn)