30 Menit Berorasi, Massa HMI Dibubarkan Polisi

jpnn.com - KUALA KAPUAS – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kuala Kapuas kembali melakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Jumat (21/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Aksi belasan HMI yang sempat menyita perhatian sejumlah pengendara yang lewat itu dikawal ketat oleh pihak Polres Kapuas.

Aksi yang dilakukan serentak oleh HMI di seluruh Indonesia tersebut merupakan gerakan nasional HMI untuk rakyat menolak kenaikan harga BBM. Namun, aksi yang berlangsung sekitar 30 menit dan sempat diguyur hujan itu terpaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian karena izin yang diajukan oleh HMI dianggap tidak sesuai prosedur.

Dalam orasinya, HMI menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut kebijakan menaikan harga BBM karena tidak dianggap tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P. Kemudian, menuntut Presiden Jokowi untuk memberantas para pafia migas yang selama ini terbukti menguasai jalur perdagangan migas Indonesia.

”HMI juga mengutuk berbagai tindakan represif (menekan, menahan dan menindas) aparat keamanan baik Polri dan TNI yang dinilai membabi buta melakukan tindakan kekerasan dalam setiap kegiatan pengamanan aksi mahasiswa sehingga terjadi banyak korban,” kata Korlap aksi HMI, Irfan seraya meneriakkan agar anggota DPRD Kapuas keluar dari kantor dan menemui mereka dilansir Kalteng Pos (Grup JPNN.com).

Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, H Mahmud Iip Syafrudin mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak pernah menolak bertemu dengan sejumlah aktivis HMI. Pasalnya, kata dia, pihaknya mengapresiasi terhadap apresiasi yang disampaikan oleh HMI kepada dewan.

“Kami bukannya tidak mau keluar. Tetapi kami menunggu di depan kantor karena kami mengira para anggota HMI itu bakal masuk ke dalam kantor. Tetapi setelah kami tunggu-tunggu ternyata HMI-nya jalan terus. Padahal kami bersama para anggota dewan yang lain sudah siap untuk mendengarkan aspirasi anggota HMI,” kata Mahmud yang diamini wakil ketua DPRD Kapuas, Timotius Mahar beserta sejumlah wakil rakyat lainnya.

Mahmud mengungkapkan, terkait dengan tuntutan para aktivis HMI Kapuas, pihaknya sangat merespon positif. Dia mengaku, aspirasi anggota HMI itu akan disampaikan pihaknya kepada DPRD Provinsi Kalteng.

“Karena ada tahapan yang harus kita lalui. Terkait kenaikan harga BBM itu adalah wewenang pemerintah pusat dan kami sebagai wakil rakyat perwakilan di daerah, akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut ke tingkat provinsi dan kemudian akan diteruskan ke pusat,” tegas Mahmud.