4 Hal Penting dalam Petisi Tolak IKN Pindah, Poin 2 Jadi Pertanyaan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Narasi Institute baru-baru ini melayangkan petisi menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sekarang dengan dukungan puluhan tokoh dan beberapa ahli.

Terdapat beberapa poin dalam petisi 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara' dianggap masih menimbulkan pertanyaan besar bagi publik, mulai dari pemilihan lokasi hingga pengesahan UU yang dinilai terburu-buru.

Petisi yang dilayangkan tersebut berjudul Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota Negara, seperti dikutip melalui laman change.org Sabtu (5/2).

Berikut ini poin-poin penting di dalam petisi tolak IKN pindah sekarang:

1. Pemindahan IKN Dinilai tidak Tepat

Menurut petisi tersebut, memindahkan IKN di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang dinilai tidak tepat.

Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan IKN.

Terlebih, saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pembangunan IKN di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik, bahkan saat ini Indonesia masih memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar diatas tiga persen dan pendapatan negara yang turun.