4 PR Azwar Anas di KemenPAN-RB, Ada Soal Honorer

Menurut Hermanto, persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah penerapan pemangkasan jabatan eselon di lingkup pemerintahan. “Kebijakan itu bertujuan baik, yaitu merampingkan birokrasi dan untuk efisiensi. Namun, kebijakan ini juga perlu menjadi perhatian terkait dengan jenjang karier ASN yang makin tidak jelas," katanya.

Belum lagi, lanjut dia, banyak daerah yang masih kebingungan dalam menata ASN yang dari struktural menjadi fungsional, kemudian persoalan lainnya adalah pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai wujud akselerasi e-Government karena selama ini masih banyak proses yang belum terintegrasi.

"Hal itu ditandai masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antarinstansi pemerintah dan belum lagi persoalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) belum menjangkau seluruh instansi, serta lemahnya keamanan data dalam penerapan e-Government," katanya.

Hermanto mengatakan PR ketiga, yakni sistem manajemen kinerja instansi pemerintah dalam mendukung pelayanan publik bersih, akuntabel, dan melayani. 

Menurut dia, masalah yang perlu menjadi perhatian adalah banyaknya anggaran di kementerian/lembaga, bahkan pemerintah daerah yang masih boros dan tidak efisien karena manajemen kinerja pemerintah yang masih lemah. 

Selain itu, lanjut dia, juga PR terkait pelayanan publik bukan pada tata kelolanya, namun, berkaitan erat dengan perencanaan formasi jabatan yang bertugas sebagai pelayan publik.

PR keempat, kata dia, yakni mendorong inovasi dan reformasi birokrasi karena kemampuan mantan bupati Banyuwangi selama dua periode itu di pemerintahan daerah memang sudah teruji.

"Di kementerian/lembaga dan pemda masih memahami inovasi dan reformasi birokrasi hanya sebagai ruang kontestasi daerah untuk mendapatkan penghargaan, bukan bagian budaya yang harus dilakukan untuk menuju birokrasi ideal sebagaimana diharapkan dalam menjalankan pemerintahan," ungkapnya. (antara/jpnn)