4 Saksi Ungkap Terdakwa Pencaplok Aset Pemkab Tangerang Tak Berizin

Sementara itu Hendri Hermawan menuturkan berdasarkan hasil pengamatan timnya dari Dinas Tata Ruang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mendirikan bangunan jalan. Hal itu, juga berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR.

"Saya mengetahui ada pemanfaatan tata ruang pada saat izin industri terutama dari sisi AMDAL. Itu belum ada izinnya. Yang saya tahu dari 2017 sampai 2018 belum ada pengajuan izin untuk pembangunan jalan," ucapnya.

Selain itu, dua saksi lainnya yang dimintai keterangan secara bersamaan, Masyur dan Irwan Irmansyah menduga adanya pelanggaran yang dilakukan terdakwa terkait pemanfaatan tata ruang.

"Atas dasar perintah pimpinan kami terdapat laporan pembangunan jalan yang tidak berizin. Kami pernah cek dua kali setelah ada laporan itu pada bulan Februari 2018," ungkapnya.

Setelah mendengarkan keterangan para saksi, Ketua Majelis Hakim Gunawan memutuskan untuk menunda persidangan. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Kamis, 14 Februari 2019 dengan agenda mendengarkan saksi-saksi yang akan dihadirkan kembali oleh Penuntut Umum.

Tjen Jung Sen didakwa melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 UU No 26/2007 tentang Tata Ruang dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp500 juta.

Kasus bergulir setelah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang memperingati PT MPL untuk menghentikan pembangunan jalan atau akses menuju Kawasan Parsial 19.

Pasalnya, kawasan industri yang berada di sekitar Sungai Turi tersebut merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik Pemkab Tangerang yang dilarang membeton maupun mendirikan bangunan di atasnya.