5 Berita Terpopuler: Ribuan Honorer Jadi Korban SE MenPAN-RB, Pegawai Tidak Tetap Kebingungan, Outsourcing Ditolak!

Permintaan itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi PTT Kabupaten Natuna Wan Alfiar dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Natuna pada Senin (4/7).

Baca selengkapnya, klik link di bawah:

Penghapusan Honorer Bukan Solusi, PTT Daerah Ini Minta Dijadikan PPPK Tanpa Syarat

4. Sebelum Honorer Dihapus, Tendik Minta Ada Lagi SE MenPAN-RB, Tolak Outsourcing

Ketua Tenaga Kependidikan (Tendik) Nasional DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Sutrisno meminta pemerintah menerbitkan regulasi baru yang melindungi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

Regulasi baru berupa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPAN-RB) diharapkan bisa menghilangkan multitafsir di kalangan pemerintah daerah (pemda).

Dia menyebutkan banyak pemda yang menerjemahkan SE MenPAN-RB tentang Penataan Pegawai Non-ASN di Instansi Pusat dan Daerah sebagai kebijakan penghapusan honorer.

Baca selengkapnya, klik link di bawah: