5 Tahun Program Jalur Sutra, 8 Negara Masuk Jebakan Tiongkok

Yang terparah adalah Pakistan. Negara tersebut terikat perjanjian China-Pakistan Economic Corridor senilai USD 62 miliar atau Rp 903 triliun. Belum termasuk pinjaman lain. Pemerintah Tiongkok mengambil jatah 80 persen dari proyek yang sebagian besar digunakan proyek pembangkit listrik itu.

Lalu, bagaimana jika gagal bayar? Negara-negara tersebut bisa jadi harus melewati skema tukar aset. Contohnya Sri Lanka. Negara yang bertetangga dengan India itu memperoleh pinjaman pada 2015. Saat itu Sri Lanka terpojok karena Presiden Mahinda Rajapaksa dituduh melanggar HAM.

Kondisinya terkucil. Namun, Tiongkok tetap mengucurkan dana bertubi-tubi. Jumlahnya mencapai USD 8 miliar atau Rp 116 triliun.

Saat tak sanggup membayar, Sri Lanka harus menyerahkan 70 persen saham kepemilikan Pelabuhan Hambantota serta hak pengelolaan ke pemerintah Tiongkok. Hak pengelolaan selama 99 tahun itu mengganti utang USD 1,1 miliar atau Rp 16 triliun.

”Harga yang harus dibayar untuk mengurangi utang tersebut bisa jadi lebih merugikan bagi Sri Lanka,” ujar Sathiya Moorthy, pakar Sri Lanka di Observer Research Foundation, kepada New York Times.

Sudah banyak negara yang khawatir akan bernasib seperti Sri Lanka. Myanmar, misalnya, meminta pengurangan jumlah pinjaman untuk proyek Pelabuhan Kyaukpyu.

Perdana Menteri Tonga Akalisi Pohiva pun meminta ada penghapusan pinjaman USD 160 juta atau Rp 2 triliun. Dia mengajak negara-negara Oseania lainnya untuk ikut memohon utangnya dihapuskan saja.

”Kami takut mereka (Tiongkok) mengambil aset kami jika tak bisa membayar,” ujar Akalisi.