50 Bus Tingkat Gratis Disiapkan

jpnn.com - JAKARTA - Uji coba jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman yang dilakukan PT Kapsch asal Swedi dapat apresiasi dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, kesuksesan uji coba yang dilakukan Selasa (15/7) lalu itu akan ditindaklanjuti dengan menyiapkan fasilitas pendukung. 

Salah satunya bus tingkat gratis bagi warga yang ingin melintasi jalan ERP menggunakan transportasi umum. "Kompensasi yang akan kita berikan pada pengguna jalan setelah ERP dipasang adalah memberikan bus tingkat gratis. Bus ini akan melintas tiap 10 menit," ujar Basuki, kemarin (16/7). 

Pejabat yang akrab disapa Ahok ini juga mengaku, sudah mendapat laporan bahwa alat ERP yang terpasang sudah bagus bisa mendeteksi kendaraan yang lewat. "Itu sudah bagus," katanya juga. Lebih jauh, ujar Ahok lagi, akan segera mengusulkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk pembelian bus tingkat yang akan digunakan sebagai fasilitas penunjang penerapan ERP tersebut. 

"Kita mau usulkan untuk beli bus tingkat gratis, karena nanti saya ingin ERP diterapkan, motor tidak bisa lewat," tuturnya juga.    Menurut Ahok lagi, penerapan jalan berbayar tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan uang dari pengguna mobil pribadi. Melainkan untuk mengurai kendaraan, dengan cara mengatur volume kendaraan di ruas jalan protokol tertentu. 

"Kita mau ada ERP, sebagai kompensasi kan bukan mau uang sebetulnya. Tapi cuma mau atur volume kendaraan yang melintas di jalan-jalan protokol di Jakarta. Makanya kami akan memberikan bus tingkat gratis tiap 10 menit lewat yang bisa digunakan warga," janjinya juga.
     
Rencananya Pemprov DKI akan membeli sebanyak 50 bus tingkat untuk bisa mengakomodir pengendara mobil dan motor yang beralih ke angkutan umum. Pembelian bus akan dilakukan melalui e-catalog. "Jadi kalau Anda merasa mahal, ya kamu parkir mobil kamu. Kami sudah sediakan bus tingkat gratis," pungkas juga mantan Bupati Belitung Timur itu.
     
Untuk tarif ERP sendiri, Ahok mengaku pihaknya masih belum menentukannya. Tapi dia memperkirakan tarif kendaraan yang melintasi ERP akan dipatik antara Rp 30 ribu hingga Rp 100 ribu. Hal itu dilakukan agar pengendara mobil yang melintas merasa terbebani dan beralih menggunakan angkutan umum.
     
Sementara itu, Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Achmad Izzul Waro menilai penerapan ERP tidak dapat menjamin sebuah kota akan bebas dari kemacetan lalu lintas. Hal itu didasari pengalaman sejumlah kota, yang gagal menanggulangi kemacetan dengan menggunakan program ERP. 
     
"Beberapa kota, seperti Hongkong dan Bangkok ternyata gagal mengatasi kemacetan dengan ERP. Kita harus belajar dari sana agar kegagalan itu tidak terulang di sini (Jakarta, Red)," cetusnya. Pria yang akrab disapa Izzul itu juga menjelaskan, DTKJ sendiri, pada dasarnya mendukung penerapan jalan berbayar di Jakarta. 

Karena selain memecah kemacetan, penerapan ERP juga akan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih lagi, Pemprov DKI telah berjanji pemasukan dari ERP akan digunakan untuk membenahi angkutan umum di Jakarta, salah satunya peningkatan subsidi untuk penumpang angkutan umum.
     
"Kan pendapatan DKI dari sektor transportasi sangat tinggi, di atas Rp 7 triliun setiap tahunnya. Tapi, yang masuk ke subsidi transportasi masal itu sangat kecil. Tidak sampai Rp 1 triliun per tahun," tandasnya. Karena itu dia menginginkan dengan penerapan ERP ini subsidi untuk transportasi umum lebih besar lagi. (wok)