JPNN.com 
6 Universitas Setuju Kenaikan Harga BBM
Naik Rp2.500 Masih Aman buat Inflasi
jpnn.com - JAKARTA - Wacana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak selamanya dicerca dan dikritik. Sejumlah akademisi dan praktisi memberikan dukungan, serta menilai kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM merupakan langkah tepat.
Dari kalangan akademisi, enam pimpinan perguruan tinggi di Makassar menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka juga berjanji akan berusaha memberikan penjelasan terbaik kepada mahasiswa di Makassar, yang belakangan sedang getol melakukan demonstrasi menolak agenda kenaikan BBM.
Keenam pimpinan perguruan tinggi tersebut adalah Prof Dr Dwia Aries Tina (Rektor Universitas Hasanuddin/Unhas), Prof Dr Arismunandar (Rektor Universitas Negeri Makassar/UNM), Prof Dr H A Qadir Gasing (Rektor Universitas Islam Negeri/UIN), Prof Dr Masrurah Mochtar (Rektor Universitas Muslim Indonesia/UMI), Dr Irwan Akib MPd (Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar/Unismuh) dan Prof Dr Saleh Pallu (Rektor Universitas Bosowa 45).
Rektor Unhas Dwia Aries Tina mengaku, siap menjaga unjuk rasa mahasiswa agar selalu berjalan kondusif. Para rektor ini juga mengaku mendukung rencana menaikkan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Ini bukan soal jamin menjamin unjuk rasa. Kami juga mendukung kebijakan pemerintah, karena analisanya jelas dan sudah matang," ujar Dwi di Jakarta, Jumat (14/11).
Dijelaskannya, pihak rektorat sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar implementasi kebijakan ini kondusif. Pihaknya juga membuka forum dialog dengan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM ini. "Kepada mahasiswa akan dijelaskan, bahwa keputusan itu sudah dilakukan dengan pertimbangan dan analisa yang jelas. Apalagi pemerintah juga berencana akan mengalihkan subsidi BBM ini untuk penambahan anggaran di bidang infrastruktur dan pendidikan," katanya.
Sementara itu, ahli perekonomian asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono menilai masyarakat masih akan mampu menjaga daya belinya saat pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan realokasi anggaran kepada proyek infrastruktur dan program bantuan langsung dengan proporsi yang sama.
“Kalau sampai bisa seperti itu, itu baru dahsyat. Baru nendang,” ujar Tony.
