89 Persen Pemda Gagal Terapkan 'Island of Integrity'

Senin, 30 November 2009 – 11:28 WIB

JAKARTA - Kesadaran pemerintah daerah dalam memberantas korupsi lewat pengembangan konsep "pulau-pulau integritas" (islands of integrity), atau semacam kawasan-kawasan beraktivitas bersih, ternyata masih rendah. Hingga saat ini, disebutkan bahwa hanya 11 persen dari seluruh Pemda yang berhasil menerapkan "island of integrity" tersebut. Selebihnya gagal.

Menurut Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Sesmenpan & RB), Tasdik Kinanto, 'islands of integrity' merupakan saran KPK dalam mencegah korupsi bekerjasama dengan instasi terkait. Metode ini sudah dilaksanakan sejak 2004 dan hingga sekarang sudah 111 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang menandatangani MoU dengan Kementerian PAN & RB.

"Namun dalam implementasinya, penerapan dan pengembangan konsep itu berjalan lamban. Hal ini antara lain disebabkan kurang kuatnya komitmen Pemda dalam mengubah perilaku aparat pemerintah yang tidak akuntabel menjadi akuntabel," kata Tasdik, dalam materinya yang dibawakan saat seminar nasional di Kementerian PAN & RB, Senin (30/11).

Meski 89 persen Pemda gagal menerapkan konsep ini, namun tercatat ada juga beberapa daerah yang telah mengalami kemajuan. Antara lain yaitu Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov DI Yogyakarta, Pemkab Kebumen, Pemko Dumai, Pemko Pekanbaru, Pemko Banjarbaru, Pemko Palangkaraya, Pemko Yogyakarta, Pemko Denpasar, serta Pemko Makassar.