9 Rekomendasi Hasil Rakernas I PDIP

Poin kelima, politikus asal Yogyakarta itu menerangkan, pihaknya akan memperjuangan pengubahan UU Pemilu untuk mengembalikan penggunaan sistem proporsional daftar tertutup, peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya lima persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang. Yaitu lima persen untuk DPR RI, empat persen DPRD Provinsi dan tiga persen DRPD Kabupaten atau Kota.

Selain itu, PDIP juga menginginkan perubahan district magnitude (tiga sampai sepuluh kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota dan tiga sampai delapan kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.

Poin keenam, tambah Hasto, pihaknya ingin Pilkada 2020 menjadi momentum memperkuat mekanisme kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin. Seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDI Perjuangan. Seluruh calon wajib mengikuti Sekolah Partai dan menjalankan strategi pemenangan berdasarkan semangat gotong royong.

Poin ketujuh, tutur Hasto, pihaknya menargetkan kemenangan 60 persen di Pilkada 2020. Dengan kemenangan itu, PDIP mengharapkan terjuwudnya pemerintahan daerah yang pro-wong cilik, APBD untuk rakyat sekaligus sebagai pijakan politik penting partai menuju kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 2024.

Poin kedelapan, PDIP berkomitmen untuk memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Melindungi, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan dalam keseimbangan alam raya. Setiap kader PDIP wajib mendorong kebijakan tata ruang, gerakan penghijauan, gerakan menyelamatkan sumber-sumber mata air, dan menjadikan sungai sebagai halaman depan guna melindungi seluruh wilayah daerah aliran sungai tersebut.

Terakhir, kata Hasto, pihaknya juga mendorong sejumlah isu dan lembaga untuk maju. Yang prioritas adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan tersebut harus didukung dengan anggaran yang memadai, riset agar mampu memitigasi bencana dan menarik investasi di lembaga tersebut. 

PDIP juga mendorong kemajuan terhadap lembaga seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Narkotika (BNN) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). 

Kemudian, PDIP juga mendorong kebijakan nasional bidang kesehatan dengan mengembangkan sistem layanan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDs melalui dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai. Terakhir, PDIP akan mendorong kemudahan pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).