Abaikan Nasehat SBY, Amir Dianggap Menteri Tersakti

Jumat, 19 Oktober 2012 – 18:47 WIB

OC Kaligis menceritakan Ketua MPR Taufik Kiemas juga pernah menelpon Amir meminta agar Amelia Yani diterima untuk menjelaskan duduk persoalan di internal PPRN. Jalan ini ditempuh karena sudah beberapa surat yang dikirim ke Menkumham untuk meminta udiensi tapi tidak pernah ditanggapi. "TK tak mau dengar, bahkan menulis surat yang agak menyesatkan ini. Dia menyembunyikan bahwa ada putusan dari PTUN Jakarta Pusat," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Ketua Umum DPP PPRN, Amelia A Yani atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin No. M. HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Keputusan ini terkait dengan pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan kepengurusan PPRN Periode 2011-2016 yang menetapkan H Rouchim sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekjen dan DL Sitorus selaku Ketua Dewan Pembina DPP PPRN.

Dalam amar putusan PTUN Jakarta yang dibacakan Selasa (24/7) oleh Ketua Majelis Hakim, I Nyoman Harnanta dan anggota masing-masing Amir Fauzi dan Marsinta Uli Saragih menyatakan bahwa SK Menkumham yang mengesahkan kubu DL Sitorus dianggap bertentangan dengan pasal 32 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Makanya dalam pertimbangannya pada putusan perkara nomor: 43/G/2012/PTUN-Jakarta, Majelis hakim TUN mewajibkan SK Menteri Hukum dan HAM No. M. HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan kepengurusan PPRN Periode 2011-2016 dinyatakan batal dan tidak sah oleh pengadilan.