Abbot Tolak Minta Maaf, Dukung SBY Disadap

jpnn.com - CANBERRA - Protes yang disuarakan Indonesia tampaknya tidak mampu membuat pemerintah Australia mengubah pendiriannya. Negeri Kangguru itu tetap menolak untuk memberikan klarifikasi terkait isu penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia, Defence Signals Directorate (DSD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa petinggi lain.

Berbicara di depan sidang parlemen Selasa (19/11), PM Tony Abbott menegaskan bahwa Australia tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan kepada negara lain.

"Australia tidak punya kewajiban menjelaskan secara detail apa yang kita lakukan untuk melindungi negara kita. Begitu pun negara lain dan apa yang mereka lakukan untuk negara mereka," kata Abbot seperti dilansir dari laman ABC News, Selasa (19/11).

Meski tidak secara tegas mengakui melakukan penyadapan, Abbott kembali mengulang pernyataannya bahwa semua negara "mengumpulkan informasi" tentang negara lain.

"Dan Australia menggunakan semua informasi yang kami peroleh untuk membantu sahabat dan sekutu kami, bukan untuk menyerangnya," ujarnya.

Dengan alasan tersebut, Abbott menolak untuk meminta maaf. Ia menganggap, operasi intelijen yang dilakukan negaranya masih dalam batas kewajaran.

"Saya tidak percaya Australia harus meminta maaf karena melakukan operasi intelijen yang masih dalam batas wajar. Seperti juga saya tidak mengharapkan negara lain atau pemerintah lain meminta maaf untuk operasi intelejen mereka," papar pemimpin partai liberal Australia ini.

Abbot justru menyesalkan pemberitaan yang muncul di media Australia tentang isu penyadapan. Ia turut prihatin atas ketidaknyamanan yang dirasakan Presiden SBY atas pemberitaan medianya.